BERITAKALTIM.CO – Insiden demi insiden kembali menimpa jembatan di atas Sungai Mahakam. Awal tahun belum genap sepekan, Jembatan Mahulu kembali menjadi korban tabrakan kapal tongkang. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud pun angkat bicara. Ia menegaskan perlunya mitigasi menyeluruh, pengetatan tata kelola pelayaran, serta tanggung jawab penuh pihak penabrak.
Hal itu disampaikan Rudy usai memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh pemangku kepentingan terkait, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Senin (5/1/2026).
“Sering terjadi insiden jembatan-jembatan atau aset-aset negara dan daerah yang dipergunakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita sedang mengatur bagaimana memitigasi, menghindari, dan meminimalisir agar insiden serupa tidak terus berulang,” tegas Rudy.
Ia mengingatkan, insiden di Jembatan Mahulu bukan kejadian tunggal. Pada 23 Desember lalu, jembatan yang sama juga ditabrak tongkang. Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, peristiwa serupa pernah terjadi di Jembatan Mahkota.
“Di awal tahun kita kejadian kembali Jembatan Mahulu, sebelumnya tanggal 23 Desember. Tahun-tahun lalu juga terjadi di Jembatan Mahakam dan Mahkota. Karena itu kita perlu mitigasi bersama,” ujarnya.
Rudy menuturkan, pemerintah provinsi bersama seluruh pihak terkait sepakat membenahi tata kelola alur pelayaran di Sungai Mahakam, khususnya di sekitar jembatan-jembatan strategis seperti Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, hingga jembatan di wilayah Kutai Kartanegara.
“Kita bersama-sama membicarakan perbaikan tata kelola alur pelayaran di bawah jembatan Mahakam, baik Jembatan Mahulu, Mahkota, maupun jembatan Kukar,” kata Rudy.
Selain tata kelola, ia juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung agar memenuhi standar internasional. Menurutnya, keselamatan pelayaran tidak bisa dipisahkan dari keselamatan masyarakat yang melintas di atas jembatan.
“Kedua, kita perbaiki sarprasnya supaya berstandar internasional. Keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di bawah jembatan, dan di atas jembatan ada masyarakat yang melintas. Ini wajib kita jaga,” tegasnya.
Salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah penataan kapal-kapal tambat, baik dari hulu hingga hilir Sungai Mahakam. Kapal bermuatan maupun kapal kosong akan diatur agar tidak mengganggu alur pelayaran.
“Kita atur bagaimana kapal-kapal tambat, mulai dari hulu sampai hilir, dari yang berisi sampai yang kosong. Besok kita rapat lanjutan untuk membangun rest area kapal tongkang agar bisa berlabuh dengan tertib dan tidak mengganggu alur pelayaran,” jelas Rudy.
Ia mengingatkan bahwa Sungai Mahakam memiliki karakter sempit, sementara kapal-kapal yang melintas berukuran besar untuk mengangkut hasil bumi Kalimantan Timur.
Meski demikian, Rudy mengakui bahwa secara prinsip kegiatan pemanduan kapal sejauh ini sudah menyesuaikan kondisi alam.
“Sebenarnya kegiatan pemanduan sudah sesuai dengan kondisi alam. Saat air pasang kapal bermuatan turun, saat air surut kapal kosong naik. Itu namanya bersahabat dengan alam,” katanya.
Namun, menurut Rudy, pendekatan alam saja tidak cukup. Teknologi harus dilibatkan secara serius. Seluruh jembatan di atas Sungai Mahakam, kata dia, wajib dilengkapi kamera pengawas dan penerangan memadai.
“Kita harus menggunakan teknologi. Seluruh jembatan wajib dipasangi CCTV, dan penerangan juga wajib cukup. Ini untuk mencegah insiden yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Terkait tanggung jawab hukum, Rudy menegaskan sikap tegas pemerintah daerah. Setiap pihak yang menabrak jembatan atau aset publik wajib bertanggung jawab penuh.
“Penabrak wajib ganti rugi,” ujarnya singkat namun tegas.
Diketahui, insiden penabrakan kembali terjadi pada awal tahun. Pada 4 Januari 2026, Jembatan Mahulu kembali ditabrak dua kapal tongkang bermuatan batu bara. Dua kapal tersebut yakni Tugboat Bloro 7 yang menarik tongkang Roby 311, serta Tugboat Raja Laksana 166 yang menarik tongkang Danny 95.
Sebelumnya, pada 23 Desember 2025 sekitar pukul 05.30 Wita, Jembatan Mahulu juga ditabrak tongkang M80-1302 yang ditarik Tugboat KD 2018 milik PT Dharmalancar Sejahtera. Insiden tersebut menyebabkan pilar ke-6 jembatan mengalami benturan.
Rudy berharap, melalui pembenahan tata kelola, peningkatan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, serta penegakan tanggung jawab hukum, insiden serupa tidak lagi menjadi cerita tahunan di Sungai Mahakam.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan aset publik kita. Tidak boleh lagi ada pembiaran,” pungkasnya.
YANI | WONG
Comments are closed.