BERITAKALTIM.CO-Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Balikpapan pada Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,71 persen (month to month/mtm). Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi.
Dengan capaian tersebut, inflasi Balikpapan secara tahun kalender Januari–Desember 2025 (year to date/ytd) maupun secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 2,71 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen (yoy), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan gabungan empat kota di Kalimantan Timur yang berada di level 2,68 persen (yoy).
Meski demikian, inflasi Balikpapan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025 sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Robi Ariadi menjelaskan, inflasi di Balikpapan pada Desember 2025 terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,37 persen (mtm).
Sejumlah komoditas utama yang memberikan kontribusi inflasi antara lain angkutan udara, cabai rawit, ikan layang, bawang merah, dan daging ayam ras.
Kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi meningkatnya harga tiket penerbangan, khususnya untuk rute Balikpapan–Surabaya dan Balikpapan–Makassar, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Sementara itu, lonjakan harga cabai rawit dan bawang merah disebabkan keterbatasan pasokan dari daerah sentra produksi seperti Jawa, Sulawesi, dan Banjarmasin akibat tingginya curah hujan.
“Kondisi gelombang laut yang tinggi juga membatasi aktivitas nelayan, sehingga pasokan ikan layang berkurang di tengah permintaan yang meningkat. Sementara harga daging ayam ras naik karena menurunnya pasokan ayam beku dari Jawa serta ayam segar dari wilayah Balikpapan dan sekitarnya,” jelas Robi.
Di sisi lain, tekanan inflasi sedikit tertahan oleh deflasi dari Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil sebesar 0,02 persen (mtm). Komoditas yang mencatat deflasi terdalam di Balikpapan antara lain kacang panjang, tomat, ketimun, buncis, dan udang basah, seiring meningkatnya pasokan dari produksi lokal maupun daerah sentra.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pada Desember 2025, PPU mengalami inflasi sebesar 0,41 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,08 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional maupun gabungan empat kota di Kalimantan Timur, dan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional.
Penyumbang inflasi utama di PPU berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama komoditas daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan ikan layang. Sementara itu, deflasi terdalam di PPU disumbang oleh beras, tomat, kacang panjang, buncis, dan bayam, didukung peningkatan pasokan dari produksi lokal maupun daerah lain.
Ke depan, Bank Indonesia Balikpapan mencermati sejumlah risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, antara lain puncak musim hujan di akhir 2025 dan awal 2026, gelombang laut tinggi, serta risiko banjir di Balikpapan, PPU, dan daerah sentra produksi.
Selain itu, periode Ramadan dan HBKN Idul Fitri 2026 berpotensi mendorong peningkatan permintaan yang dapat memicu kenaikan harga apabila tidak diimbangi ketersediaan pasokan.
Meski demikian, optimisme konsumen di Balikpapan masih terjaga. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Desember 2025 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level 122,7, masih dalam kategori optimis meski sedikit menurun dibanding November 2025 yang sebesar 123,8.
Daya beli masyarakat juga tercermin dari pertumbuhan transaksi QRIS di Kota Balikpapan yang pada November 2025 tumbuh 100,85 persen (yoy). Di Kabupaten PPU, transaksi QRIS juga tumbuh kuat sebesar 70,62 persen (yoy).
Robi Ariadi menegaskan, capaian inflasi yang terkendali ini merupakan hasil sinergi kuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balikpapan, PPU, dan Paser. Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pemantauan harga bahan pokok, kerja sama antar daerah, gelar pangan murah, operasi pasar, serta mendorong pemanfaatan lahan pekarangan dan kesinambungan pasokan pangan.
“Melalui sinergi TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), kami optimistis inflasi daerah pada 2026 dapat tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 persen ±1 persen,” pungkas Robi Ariadi.
NIKEN | WONG
Comments are closed.