BERITAKALTIM.CO – Program perluasan jaringan internet desa yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan hasil menggembirakan. Sepanjang tahun 2025, capaian pemasangan jaringan internet bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Meski demikian, Pemprov Kaltim mulai menata ulang strategi untuk tahun 2026 dengan memprioritaskan desa-desa yang benar-benar belum tersentuh akses internet.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, H. M. Faisal, mengungkapkan bahwa realisasi program internet desa pada 2025 mencapai lebih dari 100 persen dari target.
“Update terakhir yang saya laporkan, capaian kita itu sudah 112 persen lebih dari target. Walaupun memang belum semua desa terpasang,” ujar Faisal di Samarinda, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam RPJMD Pemprov Kaltim 2025, target pemasangan jaringan internet sebenarnya hanya menyasar 716 desa. Namun, realisasi di lapangan melampaui angka tersebut.
“Targetnya 716 desa, tapi yang terpasang itu sekitar 800 desa. Tadi saya cek, kurang lebih 802 atau 803 desa. Jadi jelas lebih dari 100 persen,” jelasnya.
Capaian tersebut, menurut Faisal, merupakan hasil dari dorongan kuat pimpinan daerah agar akses internet bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama untuk mendukung layanan publik, pendidikan, dan aktivitas ekonomi digital di desa.
Memasuki tahun 2026, Diskominfo Kaltim akan melakukan penyesuaian kebijakan. Arahan tersebut, kata Faisal, sejalan dengan petunjuk pimpinan daerah agar fokus anggaran diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.
“Yang mungkin ada sedikit perubahan di 2026, sesuai arahan pimpinan, kita akan memprioritaskan desa-desa yang memang belum ada internetnya sama sekali,” ungkapnya.
Konsekuensinya, beberapa desa yang berada di sekitar kawasan perkotaan dan sudah memiliki akses internet stabil berpotensi tidak lagi menjadi prioritas program provinsi.
“Beberapa desa yang dekat-dekat kota, yang aksesnya sudah stabil, kemungkinan paket internetnya kita take down dulu. Kita prioritaskan untuk desa yang benar-benar tidak ada dan benar-benar susah,” kata Faisal.
Ia menambahkan, opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mengembalikan pengelolaan paket internet di desa-desa tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun, kebijakan ini masih menunggu kepastian anggaran tahun 2026.
“Kemungkinan paket internetnya kita hold dan kita kembalikan ke kabupaten. Tapi ini belum putus, kita masih menunggu APBD 2026 disahkan,” ujarnya.
Terkait jumlah desa yang kemungkinan tidak lagi difasilitasi oleh provinsi, Faisal menegaskan angka pastinya belum dapat ditentukan.
“Jumlahnya belum tahu. Berapa yang bakal dikurangi, itu masih kita hitung nanti, tergantung anggaran yang kita dapat,” katanya.
Untuk tahun berjalan, Faisal menyebut program pemasangan baru praktis sudah selesai. Fokus Diskominfo tinggal melanjutkan paket layanan yang sudah terpasang sebelumnya, sejauh anggaran memungkinkan.
“Kalau pemasangan baru, sudah tidak. Yang kemarin itu sudah cukup banyak. Tinggal melanjutkan paket terakhir saja, itu pun menyesuaikan dengan anggaran 2026,” jelasnya.
Di sisi lain, Faisal juga menyinggung persoalan klasik yang masih menjadi penghambat pemerataan internet di Kalimantan Timur, yakni kondisi desa 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Menurutnya, secara kewenangan, wilayah 3T sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya program BAKTI.
“Kalau bicara 3T sebenarnya itu kewenangan pusat, melalui Kementerian Kominfo dan BAKTI. Tapi karena ini kebijakan Bapak Gubernur, kita ikut masuk,” ungkapnya.
Namun di lapangan, Diskominfo Kaltim kerap berhadapan dengan kendala di luar kewenangannya, terutama soal ketersediaan listrik.
“Begitu kita mau masuk ke sana, kendalanya listrik. Banyak desa yang belum ada listrik. Itu bukan kewenangan Kominfo. Kita mau pasang internet, tidak bisa, karena tidak ada listrik,” kata Faisal.
Ia mengungkapkan, dari total 841 desa di Kalimantan Timur, sebanyak 125 desa hingga kini belum teraliri listrik. Inilah yang menjadi alasan mengapa target pemasangan internet pada RPJMD hanya dipatok di angka 716 desa.
“Target 716 itu karena desa-desa itu sudah ada listrik. Sementara 125 desa sisanya belum ada listrik sama sekali. Ini yang jadi persoalan besar. Siapa yang urus gensetnya, minyaknya siapa, itu bukan kewenangan kami,” ujarnya lugas.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Faisal menegaskan komitmen Diskominfo Kaltim untuk terus memperluas akses internet secara bertahap dan realistis.
“Yang penting, kita pastikan desa-desa yang benar-benar belum tersentuh internet bisa kita bantu. Akses digital ini penting, tapi harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dasar,” pungkasnya.
YANI | WONG
Comments are closed.