BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menjadikan pembangunan konektivitas infrastruktur sebagai pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut, konektivitas bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari standar pelayanan minimum yang wajib dihadirkan negara agar tidak ada wilayah yang tertinggal dan terisolasi.
“Konektivitas infrastruktur yang kita bangun ini adalah pelayanan dasar. Standar pelayanan minimum itu salah satunya adalah konektivitas dan infrastruktur dasar,” ujar Rudy Mas’ud di Gelora Kadrie Oening Sempaja, Jumat (9/1/2026).
Menurut Rudy, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan Timur yang belum sepenuhnya terhubung secara memadai, terutama daerah-daerah pedalaman dan pesisir. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus dijawab secara bertahap dan terencana.
“Kita masih punya banyak daerah yang terisolir. Salah satunya Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Begitu juga di Kutai Timur dan Berau, terutama di wilayah pesisirnya yang hampir tidak tersentuh infrastruktur,” ungkapnya.
Rudy menegaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak ingin pembangunan hanya terpusat di wilayah perkotaan atau kawasan yang sudah berkembang. Justru daerah-daerah tertinggal, terluar, dan sulit dijangkau akan menjadi fokus utama pada fase pembangunan berikutnya.
Memasuki tahun 2026, Rudy menyebutnya sebagai era kebangkitan konektivitas di Kalimantan Timur. Pada fase ini, seluruh masyarakat di 10 kabupaten dan kota diharapkan dapat mulai menikmati akses infrastruktur yang lebih merata, terutama jalan penghubung antarwilayah.
“Di tahun 2026 ini kita ingin menjadikan era kebangkitan, di mana seluruh masyarakat Kalimantan Timur bisa menikmati infrastruktur, khususnya konektivitas, di 10 kabupaten dan kota,” tegasnya.
Tak hanya menghubungkan wilayah di dalam provinsi, Pemprov Kaltim juga menyiapkan konektivitas lintas provinsi sebagai bagian dari penguatan ekonomi kawasan dan integrasi wilayah Kalimantan.
“Konektivitas ini bukan hanya antar kabupaten dan kota di Kaltim, tapi juga akan kita koneksikan dengan provinsi lain,” kata Rudy.
Ia mencontohkan rencana penguatan akses dari Malinau di Kalimantan Utara menuju Mahakam Ulu, yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan tingkat keterisolasian tinggi. Selain itu, konektivitas juga akan diperluas dari Mahakam Ulu menuju Kalimantan Tengah.
“Seperti dari Malinau ke Mahakam Ulu, kemudian dari Mahakam Ulu ke Kalimantan Tengah. Ini penting agar daerah-daerah perbatasan tidak lagi terisolir dan memiliki akses ekonomi serta pelayanan publik yang lebih baik,” jelasnya.
Menurut Rudy, pembangunan konektivitas memiliki dampak strategis yang luas, mulai dari memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, hingga membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.
“Konektivitas itu bukan hanya soal jalan, tapi membuka akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya. Kalau daerah sudah terhubung, kesejahteraan masyarakat akan mengikuti,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur yang merata juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan pembangunan antarwilayah, agar seluruh masyarakat Kalimantan Timur memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
“Tidak boleh lagi ada wilayah yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sampai ke pelosok. Itu komitmen kami,” pungkasnya.
YANI | WONG
Comments are closed.