BERITAKALTIM.CO-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi di tingkat kelurahan. Namun, keterbatasan aset dan lahan pemerintah menjadi tantangan utama, dalam rencana pendirian gerai gudang koperasi di 34 kelurahan se-Kota Balikpapan.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heruressandy Setya Kesuma, mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru lima kelurahan yang memungkinkan untuk diajukan pendirian gerai pada tahun 2025, karena memenuhi kriteria lokasi pada aset milik pemerintah kota.
“Sebagian besar kelurahan tidak memiliki aset yang memenuhi syarat. Dari pendataan kami, ada sekitar 29 kelurahan yang saat ini belum memiliki lokasi yang sesuai,” ujar Heruressandy, kepada Beritakaltim.co baru-baru ini.
Ia menjelaskan, untuk tahun 2026, Pemkot Balikpapan masih menunggu kejelasan skema dari pemerintah pusat. Opsi yang tengah dikaji antara lain penggunaan skema sewa terhadap lahan yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria, atau pengadaan lahan baru di wilayah yang belum memiliki aset pemerintah kota.
“Kami masih menunggu apakah nanti boleh disewakan atau justru harus pengadaan lahan baru. Ini yang sedang kami koordinasikan,” jelasnya.
Kondisi keterbatasan lahan ini cukup dirasakan di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Balikpapan, yang sebagian besar aset pemerintahnya sudah tidak tersedia untuk pembangunan gerai koperasi. Meski demikian, lima lokasi yang diajukan saat ini masih memanfaatkan aset pemerintah kota yang sudah ada.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DKUMKMP Balikpapan telah melaporkan kondisi riil ketersediaan lahan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan aset daerah.
Di tengah kendala fisik tersebut, Heruressandy menyebut aktivitas koperasi di 34 kelurahan justru telah berjalan. Seluruh koperasi kelurahan saat ini sudah operasional dan sebagian telah mulai melakukan transaksi serta menjalin kemitraan strategis.
“Kerja sama penyediaan sembako sudah berjalan, baik dengan Bulog maupun Perumda. Untuk beras SPHP subsidi saja sudah tersalurkan hampir 35 ton, gula sekitar 3 ton, dan ke depan akan berkembang ke komoditas lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, koperasi kelurahan juga mulai merintis kerja sama penyediaan tabung gas LPG, baik subsidi maupun non-subsidi. Namun, belum semua koperasi bisa terlibat karena masih menunggu penyelesaian administrasi dengan Pertamina Patra Niaga.
“Regulasinya masih berubah. Awalnya koperasi akan ditetapkan sebagai sub-pangkalan, sekarang diarahkan menjadi pangkalan agar kuota gas bisa lebih besar dan sesuai kebutuhan masing-masing koperasi,” tambahnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan lahan, Pemkot Balikpapan tetap optimistis koperasi kelurahan dapat menjadi tulang punggung distribusi kebutuhan pokok dan penggerak ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik, agar infrastruktur pendukung koperasi dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.(*)
NIKEN| WONG
Comments are closed.