BERITAKALTIM.CO-Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melakukan transformasi posyandu agar mampu memberikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat. Langkah ini bertujuan mendekatkan layanan dasar pemerintah kepada warga hingga tingkat kelurahan.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, mengatakan transformasi posyandu merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mudah diakses, merata, dan berkelanjutan.
“Posyandu saat ini tidak lagi hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi wahana pelayanan dasar masyarakat yang terintegrasi lintas sektor. Inilah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Ia menjelaskan, integrasi enam SPM melalui posyandu mencakup sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban dan keamanan. Posyandu dinilai menjadi unit layanan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga dinilai efektif untuk mendistribusikan pelayanan dasar.
Menurut Neli, keberhasilan posyandu enam SPM sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta tidak hanya menjalankan program sesuai kewenangan masing-masing, tetapi memastikan implementasi kebijakan benar-benar sampai di tingkat posyandu.
“Posyandu adalah titik temu pelayanan dasar dengan masyarakat. Karena itu, pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara langsung dan berkala agar pelaksanaannya optimal dan sesuai regulasi,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas dan keterampilan kader posyandu, serta tingginya tingkat pergantian kader.
“Kader adalah ujung tombak pelayanan. Jika kapasitas mereka tidak diperkuat, posyandu berpotensi hanya menjadi kegiatan rutin tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, Kota Banjarmasin memiliki keunggulan berupa jaringan posyandu yang luas dan tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk. Di sisi lain, integrasi lintas sektor membuka peluang inovasi pelayanan berbasis kebutuhan lokal.
Untuk itu, Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong penguatan sinergi antar-SKPD, peningkatan kapasitas kader secara berkelanjutan, serta evaluasi berkala agar posyandu enam SPM benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat dan kerja yang terarah, posyandu dapat menjadi pusat pelayanan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Banjarmasin,” tutup Neli.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.