BERITAKALTIM.CO – Akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Bentang geografis yang didominasi sungai besar, anak-anak sungai, dan kawasan pesisir membuat transportasi darat tak selalu menjadi pilihan utama. Di tengah kondisi itu, penguatan layanan kesehatan melalui ambulans terapung menjadi solusi.
Sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu mengandalkan ambulans air untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan pedalaman sungai. Kalimantan Timur pun menghadapi persoalan serupa, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kabupaten Mahakam Ulu.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengatakan ambulans terapung merupakan salah satu bentuk adaptasi layanan kesehatan terhadap kondisi geografis daerah. Menurut dia, pendekatan layanan tidak bisa diseragamkan.
“Sebagian wilayah memang hanya bisa dijangkau melalui sungai atau laut. Karena itu, kami memahami kebutuhan ambulans air sebagai bagian dari pelayanan kesehatan,” ujar Jaya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyalurkan ambulans terapung ke daerah-daerah yang dinilai paling membutuhkan. Mahakam Ulu menjadi salah satu prioritas, mengingat keterbatasan akses darat dan jauhnya fasilitas kesehatan rujukan.
“Untuk daerah-daerah yang membutuhkan, kami menyerahkan ambulans sesuai kebutuhan perujukan dan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah 3T yang terdalam dan terpencil. Seperti Mahakam Ulu,” kata Jaya.
Penyerahan terbaru dilakukan secara simbolis saat kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud ke Mahakam Ulu. Ambulans air tersebut diharapkan mempercepat proses evakuasi pasien, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Soal operasional, Jaya menegaskan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Skemanya tidak berbeda dengan ambulans darat.
“Operasional ambulans air itu menjadi kewenangan daerah. Layanannya juga masuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kalau digunakan untuk rujukan dan diklaim ke BPJS Kesehatan, pembayarannya pasti dilakukan. Aman,” ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak perlu khawatir terkait pembiayaan layanan rujukan pasien. Ambulans terapung justru diharapkan menjadi solusi efektif untuk mempercepat penanganan medis, terutama kasus gawat darurat di wilayah sungai dan perairan.
Dinas Kesehatan Kaltim juga membuka peluang bagi kabupaten dan kota lain yang memiliki kebutuhan serupa untuk mengajukan usulan.
“Kami mengimbau daerah lain untuk mengusulkan jika memang dibutuhkan. Nantinya akan kami bahas melalui perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan,” kata Jaya.
Namun, ia menegaskan prioritas tetap diberikan kepada daerah yang benar-benar tidak terjangkau oleh transportasi darat.
“Kalau melihat kondisi geografis, yang paling membutuhkan memang Mahakam Ulu. Tapi daerah lain dengan karakteristik serupa tentu bisa kami pertimbangkan seperti Derawan dan Maratus,” pungkasnya.
YANI | WONG
Comments are closed.