BERITAKALTIM.CO-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membahas dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat atau yang dikenal sebagai tarif Trump.
Dua rancangan Perpres tersebut masing-masing mengatur pembelian energi oleh PT Pertamina dan pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia.
“Satu, terkait dengan pembelian energi oleh Pertamina. Kedua, terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda,” ujar Airlangga usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Airlangga menjelaskan bahwa rancangan perpres tersebut telah dievaluasi oleh KPK dari sisi penilaian risiko atau risk assessment untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya. Jadi, masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat,” katanya.
Menurut Airlangga, masukan KPK terutama berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan agar lebih transparan dan akuntabel.
“Ya, risikonya mengenai mekanismenya saja,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan pembahasan bersama KPK dilakukan untuk memastikan kebijakan impor energi dari Amerika Serikat berjalan sesuai aturan.
“Ya, mengenai tarif resiprokal dengan Amerika. Jadi, ya terkait dengan impor energi yang dilaksanakan oleh Pertamina,” kata Yuliot.
Menurutnya, konsultasi dengan KPK menjadi bagian penting dari mitigasi risiko korupsi dalam kebijakan pembelian energi dan pesawat.
“Itu makanya kami konsultasi dengan KPK. Jadi, sehingga ada mitigasi di situ terhadap kebocoran, pelaksanaan yang tidak tepat. Ya, kami sudah konsultasi,” ujarnya.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 15 Juli 2025 menyatakan Indonesia akan membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, serta 50 pesawat Boeing.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto pada 16 Juli 2025 menyebut Indonesia memang masih membutuhkan impor bahan bakar minyak dan gas, serta komoditas pangan seperti gandum dan kedelai. Ia juga menyatakan pembelian pesawat Boeing bertujuan untuk memperkuat dan membesarkan maskapai Garuda Indonesia.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.