BERITAKALTIM.CO-Pemerintah Kota Makassar memastikan seluruh warga yang mengungsi akibat banjir di sejumlah titik kota telah kembali ke rumah masing-masing. Proses pemulangan pengungsi dilakukan secara bertahap sejak 13 Januari dan tuntas pada 14 Januari 2026.
Berdasarkan data lapangan, delapan titik pengungsian yang dibuka pada 12 Januari sebagian besar telah ditutup keesokan harinya. Pada 13 Januari hanya tersisa dua posko pengungsian, dan sehari setelahnya seluruh pengungsi telah kembali ke tempat tinggal mereka.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut penanganan banjir kali ini jauh lebih efektif karena mengandalkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan pencegahan yang telah dipersiapkan sejak jauh hari.
“Kunci utama penanganan banjir di Makassar hari ini adalah kesiapsiagaan, mitigasi, dan pencegahan. Semua itu sudah kita siapkan jauh sebelum hujan datang,” ujar Munafri di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, banjir yang terjadi pada Januari 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Genangan air lebih cepat surut dan masa pengungsian berlangsung singkat.
Penanganan banjir dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dalam satu komando. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi garda terdepan, didukung Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, camat, lurah, dan relawan.
“Dinas PU fokus pada normalisasi sungai, drainase, dan pengoperasian pompa. DLH menjaga kebersihan lingkungan, sementara Dinsos menyiapkan perlindungan bagi warga terdampak. Semua bergerak serentak,” jelas Munafri.
Pemkot Makassar juga memperkuat sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di titik-titik rawan banjir agar masyarakat bisa lebih cepat melakukan antisipasi.
Selain itu, BPBD Makassar telah menetapkan dokumen Rencana Kontinjensi untuk menghadapi tiga jenis bencana utama, yakni banjir, kekeringan, dan banjir rob. Dokumen tersebut menjadi pedoman teknis lintas OPD mulai dari tahap kesiapsiagaan hingga pemulihan awal.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat kewilayahan, relawan, dan masyarakat guna menekan risiko bencana secara berkelanjutan.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.