BERITAKALTIM.CO-Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memastikan program pendidikan gratis tetap dilaksanakan meskipun pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan pendidikan gratis merupakan program strategis daerah yang bersifat belanja wajib (mandatory spending) sesuai amanat undang-undang, sehingga tidak terdampak kebijakan pemangkasan anggaran.
“Meskipun ada pemangkasan anggaran, program pendidikan gratis tetap kami jalankan. Bahkan pada 2026 kualitasnya akan ditingkatkan dibandingkan 2025,” kata Hermus.
Ia menjelaskan, anggaran transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Manokwari pada 2026 berkurang sekitar Rp200 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Kondisi tersebut berdampak pada kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan dalam melaksanakan belanja daerah.
Meski demikian, Hermus menegaskan sejumlah program strategis seperti pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan yang adil dan merata tetap menjadi prioritas pemerintah daerah karena telah ditetapkan sebagai belanja wajib.
“Walaupun ada pemangkasan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menyediakan anggaran pendidikan gratis sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.
Ia mengatakan, program pendidikan gratis mulai dilaksanakan sejak 2025, meskipun implementasinya sempat mengalami keterlambatan akibat beberapa kali pergeseran anggaran sebagai dampak penyesuaian kebijakan efisiensi.
Selain itu, pelaksanaan pendidikan gratis pada pertengahan 2025 masih belum didukung payung hukum yang kuat. Namun, pada 2026, program tersebut akan dilaksanakan secara lebih optimal karena telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Gratis yang disahkan DPRK Manokwari pada akhir 2025.
“Payung hukum sudah ada, sehingga tahun ini pendidikan gratis akan dilaksanakan secara utuh di seluruh jenjang pendidikan sekolah di Manokwari,” katanya.
Hermus menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan gratis menjadi fokus utama pemerintah daerah agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Manokwari.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.