BERITAKALTIM.CO-Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan kajian lingkungan hidup secara cepat atau Rapid Environmental Assessment (REA) sebagai bagian dari penyiapan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak banjir di Sumatera.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa REA diharapkan menjadi rujukan dasar pembangunan huntara dan huntap yang selaras dengan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
“Kami mencoba memadukan dua tema utama peta, yaitu terkait keselamatan berupa peta bahaya banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan sesar aktif. Kami padukan dengan peta lingkungan hidup meliputi pengaturan mutu air, penyedia air, dan seterusnya,” ujar Hanif.
Dari pemetaan tersebut, KLH merekomendasikan pembagian wilayah ke dalam zona merah dan zona hijau untuk tiga provinsi terdampak banjir di Sumatera.
“Ini untuk memberikan gambaran jelas pada lokasi mana huntap itu bisa dibangun yang bersisian dengan kelestarian lingkungan,” tambah Hanif.
Berdasarkan hasil kajian KLH/BPLH, di Provinsi Aceh lahan seluas 3,19 juta hektare atau 56,22 persen dari total wilayah masuk dalam zona merah, sehingga memerlukan pendampingan ahli struktur dan kebencanaan untuk pembangunan huntara dan huntap. Sementara 2,4 juta hektare lainnya masuk zona hijau yang dinilai aman dan berkelanjutan.
Di Sumatera Utara, zona merah mencakup 2,35 juta hektare, sedangkan zona hijau seluas 4,89 juta hektare atau 67,54 persen dari total wilayah dinilai layak untuk pembangunan hunian.
Sementara di Sumatera Barat, kawasan zona merah tercatat 1,95 juta hektare, dan zona hijau mencapai 2,26 juta hektare atau 53,64 persen dari total luas wilayah provinsi tersebut.
Hanif menjelaskan penyusunan REA dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga, melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta kalangan akademisi.
“Dengan kajian ini, kita bisa mengetahui secara pasti lokasi yang memiliki kesesuaian untuk pembangunan, sehingga menjauhi potensi bencana,” kata Hanif.
ANTARA-Wong-Ar
Comments are closed.