BERITAKALTIM.CO-Pembangunan fisik Gedung Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah rampung 100 persen.
“Progres fisik Istana Wakil Presiden sudah capai 100 persen,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat dikonfirmasi di Sepaku, Selasa.
Basuki menjelaskan, saat ini pekerjaan difokuskan pada pengadaan mebel dan penyempurnaan interior bangunan istana.
“Saat ini fokus pengerjaan di bangunan Istana Wakil Presiden kepada pengadaan mebel dan interior,” katanya.
Istana Wakil Presiden di IKN berdiri di atas lahan seluas 148.417 meter persegi, dengan luas bangunan 32.061 meter persegi. Nilai kontrak pembangunan proyek strategis nasional tersebut mencapai sekitar Rp1,457 triliun.
Dari sisi arsitektur, Istana Wakil Presiden mengusung konsep “huma betang umai”, istilah dalam bahasa Dayak yang bermakna ibu sebagai pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara. Konsep ini merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal suku asli Kalimantan.
Desain bangunan mengadaptasi bentuk rumah panggung dan rumah panjang, yang merupakan ciri khas arsitektur tradisional di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Selain menonjolkan identitas budaya, bangunan Istana Wakil Presiden juga dirancang hemat energi dan ramah lingkungan.
“Bangunan Istana hemat energi dan tidak konsumtif karena penting untuk lingkungan, kesehatan pengguna, bangunan, serta kenyamanan,” jelas Basuki.
Istana Wakil Presiden mengaplikasikan sistem pendingin hibrida yang memaksimalkan sirkulasi udara silang, sehingga mengurangi ketergantungan pada pendingin udara konvensional.
Orientasi bangunan disesuaikan dengan arah matahari sumbu barat–timur, guna menekan pemanasan berlebih pada bangunan dan mengurangi konsumsi energi pendinginan.
Basuki menambahkan, meski pembangunan fisik telah selesai, pengadaan mebel dan perabot Istana Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Sekretariat Negara.
Secara keseluruhan, pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Seluruh infrastruktur utama pemerintahan, termasuk kawasan perkantoran, hunian, serta ekosistem lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ditargetkan rampung pada 2028.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.