BeritaKaltim.Co

Bupati Kukar Lantik 124 Pejabat, Tegaskan ASN Wajib Pahami Pengelolaan Keuangan Daerah

BERITAKALTIM.CO – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru dilantik wajib taat dan tunduk pada tugas, fungsi, serta tanggung jawab jabatan masing-masing.

Penegasan itu disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 124 pejabat yang terdiri dari Penjabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (6/2/2026).

Dalam arahannya, Aulia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menyebut, ketidaktahuan terhadap regulasi bukan alasan yang dapat dibenarkan, terutama bagi pejabat yang memegang peran strategis.

Mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hingga Bendahara Pengeluaran, seluruhnya diminta memahami tugas pokok dan fungsi serta konsekuensi tanggung jawab jabatan.

Selain itu, ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Saat ini, proyeksi transfer pusat mencapai sekitar Rp7,1 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih di bawah Rp1 triliun dan dinilai belum optimal.

Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki potensi pendapatan harus lebih inovatif dan tidak hanya menjalankan rutinitas.

Aulia juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan program kerja masing-masing. Ia menegaskan tidak ada waktu untuk berlama-lama menyesuaikan diri mengingat tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Lebih jauh, ASN didorong menggali ide dan terobosan untuk menciptakan sumber pendapatan baru, termasuk memanfaatkan perusahaan daerah serta membangun kerja sama strategis.

Menutup arahannya, Aulia menekankan pentingnya integritas, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta percepatan digitalisasi birokrasi guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Kutai Kartanegara.

Hardin | Wong

Comments are closed.