BERITAKALTIM.CO- Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke 129 Kota Balikpapan dimanfaatkan aliansi mahasiswa untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai belum terselesaikan. Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Balai Kota digalang oleh Aliansi Balikpapan Melawan, Senin (10/2/2026).
Koordinator lapangan aksi, Jusliadin dari Universitas Balikpapan, mengatakan bahwa peringatan HUT kota seharusnya tidak hanya diisi dengan seremoni, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas problem yang masih dirasakan masyarakat.
“Hari ini kami turun ke jalan bukan sekadar memperingati ulang tahun kota, tapi menyampaikan suara masyarakat yang selama ini diabaikan,” ujarnya.
Dalam aksinya, mahasiswa mengangkat isu nasional terkait dunia pendidikan. Mereka menyoroti meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disebut tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Peristiwa tersebut, menurut Jusliadin, menjadi alarm atas kebijakan pendidikan nasional, termasuk pelaksanaan program MBG yang dinilai berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan.
“Berdasarkan kajian dan literasi yang kami baca, program MBG memangkas dana pendidikan. Kami meminta program MBG di Balikpapan dihentikan sementara dan dikaji ulang karena di kota ini masih kekurangan guru,” katanya.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan daerah. Persoalan banjir menjadi sorotan utama. Jusliadin menilai masalah banjir di Balikpapan terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi menyeluruh.
“Kami menuntut Pemkot Balikpapan mengaudit seluruh kapasitas drainase dan kolam retensi di seluruh wilayah kota, baik Balikpapan Kota, Utara, Barat, dan lainnya,” tegasnya.
Mahasiswa juga mendesak evaluasi seluruh izin pembangunan agar kembali mengacu pada prinsip zero delta Q serta kesesuaian dengan RTRW dan peraturan daerah yang berlaku. Mereka menilai lemahnya pengawasan izin pembangunan turut memperparah banjir.
Tuntutan lainnya adalah pembangunan kolam retensi tambahan, kewajiban sumur resapan, serta penyediaan ruang terbuka hijau di titik-titik rawan banjir. Beberapa kawasan yang disoroti antara lain Jalan MT Haryono, DAS Ampal, Jalan Beller, dan kawasan Beje-Beje, yang kerap terdampak banjir hingga merusak perabotan warga.
Selain banjir, mahasiswa juga menyoroti persoalan lalu lintas dan keselamatan jalan, khususnya di Simpang Rapak dengan salah satu kasus rem blong. Mereka menilai pembatasan jam operasional kendaraan berat selama ini hanya bersifat imbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum.
“Surat edaran itu sifatnya preventif, bukan aturan yang mengikat. Sejak lama kami mendorong adanya peraturan daerah, tapi tidak pernah ditindaklanjuti,” kata Jusliadin.
Atas kondisi tersebut, massa aksi mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan program, termasuk penerangan jalan di wilayah Kilo yang disebut belum terealisasi.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk bertanggung jawab atas izin-izin pembangunan yang dinilai bermasalah, serta meminta perbaikan menyeluruh terhadap jalan-jalan kota yang masih rusak dan berlubang, khususnya di wilayah Kilo atau Jalan Soekarno Hatta.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam aksi ini dilakukan pembakaran ban dan membuang sampah di pintu gerbang balai kota balikpapan. Mahasiswa berharap pemerintah kota menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi serius dalam membangun Balikpapan ke depan.
NIKEN | WONG
Comments are closed.