BERITAKALTIM.CO-Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, melakukan kunjungan kerja untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi kinerja perangkat daerah serta sinkronisasi program dengan agenda prioritas nasional.
Dalam pertemuan bersama Wakil Wali Kota Balikpapan H. Bagus Susetyo dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Zudan menegaskan peran BKN layaknya human capital development di sektor pemerintahan.
Ia memastikan seluruh target pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi nasional dan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kami membedah capaian visi-misi wakil wali kota dan para kepala OPD. Targetnya sudah sampai di mana dalam satu tahun ini, itu yang kami evaluasi bersama,” ujarnya, pada hari Jumat, 27 Februari 2026.
Salah satu fokus pembahasan adalah misi mewujudkan Madinatul Iman, yang menitikberatkan pada keamanan serta terciptanya rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut dievaluasi, termasuk respons terhadap barang hilang atau tertinggal di ruang publik.
Selain itu, aspek sanitasi dan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian. Program kebersihan daerah disinergikan dengan gerakan nasional seperti Program ASRI. Evaluasi mencakup kondisi toilet umum, pengelolaan sampah, hingga kebersihan lingkungan secara menyeluruh. “Hasilnya positif. Perkembangannya bagus. Balikpapan sudah menunjukkan capaian yang baik,” kata Zudan.
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas persoalan kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Zudan menyatakan pemerintah daerah dipersilakan mengajukan formasi baik melalui skema CPNS maupun PPPK ke Kementerian PAN-RB.
Untuk CPNS, proses dilakukan secara nasional. Namun, daerah juga dapat mengusulkan formasi PPPK lokal yang pendanaannya bersumber dari APBD. Formasi ini dapat mencakup tenaga strategis seperti dokter spesialis maupun guru mata pelajaran tertentu dengan kualifikasi pendidikan magister atau doktor.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. valuasi dan dukungan tersebut, diharapkan visi-misi pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal dan selaras dengan program pembangunan nasional.
Comments are closed.