BERITAKALTIM.CO-Praktik penjualan gas LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kembali menjadi sorotan di Kota Balikpapan. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi menilai kondisi ini sudah menjadi persoalan klasik yang terus berulang dan membebani masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah.
Menurut Iwan, masih banyak ditemukan pendistribusian LPG yang dijual jauh di atas harga standar. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan warga dan menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola distribusi.
“Ini sudah berulang kali terjadi. Saya kira teman-teman di DPRD, khususnya Komisi II, perlu melakukan harmonisasi dan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk merapikan persoalan ini,” ujarnya, pada hari Selasa, 3 Maret 2026.
Selain mendorong komunikasi dengan pihak Pertamina, DPRD juga meminta Pemerintah Kota Balikpapan melalui dinas terkait, khususnya Dinas Perdagangan, untuk kembali melakukan koordinasi intensif guna memastikan harga di tingkat pengecer sesuai ketentuan.
Komisi I DPRD pun berencana melakukan kajian internal untuk membahas kemungkinan terobosan regulasi di tingkat daerah. Salah satu opsi yang didorong adalah penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) atau regulasi lain yang dapat mempertegas pengawasan distribusi LPG subsidi.
“Kita coba dorong apakah bisa ada Perwali atau aturan daerah yang mengatur lebih tegas, sehingga ada sanksi jelas bagi pengecer yang menjual jauh di atas HET,” tegas Iwan.
Politisi PPP menekankan, LPG subsidi merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Untuk itu, distribusi dan penjualannya harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
Ia juga mendorong adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum, guna memperkuat penindakan jika ditemukan pelanggaran.
“Di samping penataan distribusi yang lebih baik dan tertata, penting juga ada ketegasan sanksi. Jangan sampai barang subsidi ini tidak tepat guna dan justru membebani masyarakat kecil,” tambahnya.
DPRD berharap langkah harmonisasi, penguatan regulasi, dan pengawasan terpadu dapat menjadi solusi konkret agar persoalan harga LPG subsidi di Balikpapan tidak terus berulang setiap tahunnya.
NIKEN | WONG
Comments are closed.