BERITAKALTIM.CO- Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyelaraskan program pembangunan tahun 2027, melalui forum Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang). Dalam forum ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyesuaikan rencana program dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Balikpapan, Murni, mengatakan pramusrenbang digelar untuk memastikan seluruh program OPD saling terhubung dan sejalan dengan prioritas pembangunan kota.
“Tahun lalu pramusrenbang tidak kita laksanakan. Tahun ini kita lakukan kembali untuk menyelaraskan semua program dan kegiatan OPD untuk tahun 2027 agar ada hubungan antara OPD satu dengan yang lain,” ujarnya, saat ditemui di Balai Kota Balikpapan, pada hari Kamis, 5 Maret 2026.
Selain menyelaraskan program, forum tersebut juga bertujuan mengawal program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah kota.
Menurut Murni, melalui pramusrenbang pemerintah dapat melihat secara jelas program prioritas dari masing-masing OPD yang perlu dipertahankan agar tetap mendapatkan alokasi anggaran.
“Kalau dananya kurang, maka OPD punya kewajiban untuk mengatur ulang programnya. Yang dampaknya paling tinggi untuk masyarakat itu yang harus diprioritaskan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan total kebutuhan anggaran yang diusulkan OPD melalui Sistem Perencanaan Informasi Daerah (SPID) mencapai sekitar Rp5,9 triliun. Namun, kemampuan fiskal Kota Balikpapan diperkirakan hanya sekitar Rp2,8 triliun.
Artinya, pemerintah harus memangkas atau menyesuaikan rencana program hingga hampir Rp3 triliun. “Melalui pramusrenbang ini OPD harus memahami bahwa keterbatasan fiskal memaksa kita untuk berpikir lebih prioritas lagi. Jadi tidak lagi melihat kepentingan OPD masing-masing, tetapi skala kota,” katanya.
Murni menambahkan anggaran pembangunan juga harus diarahkan untuk mendukung sembilan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Di antara berbagai kebutuhan pembangunan, penanganan banjir menjadi salah satu isu yang dinilai harus mendapat perhatian utama karena dampaknya luas terhadap ekonomi, sosial, hingga infrastruktur kota.
“Kalau banjir tentu menjadi perhatian karena dampaknya sangat besar, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga tetap mempertimbangkan pembangunan infrastruktur kota yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk penataan kawasan perkotaan yang memberi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Beberapa program seperti penataan trotoar juga dinilai penting karena selain memperindah wajah kota, juga memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki.
Murni menilai kemampuan fiskal Kota Balikpapan pada 2027 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi keuangan yang juga dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Meski demikian, dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seluruh usulan program OPD tetap diakomodasi terlebih dahulu.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi tambahan pendanaan pembangunan daerah.
“Dalam RKPD kita masih mengakomodir semua usulan, siapa tahu nanti ada kebijakan pusat yang berubah atau ada tambahan anggaran,” pungkasnya.
NIKEN | WONG | ADV DISKOMINFO BALIKPAPAN
Comments are closed.