BERITAKALTIM.CO — Seruan aksi besar diagendakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM Kaltim) usai rapat finalisasi persiapan aksi unjuk rasa pada 20–23 April 2026. Sejumlah titik menjadi sasaran aksi, yakni kantor Gubernur Jalan Gajah Mada dan Gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar.
Rapat koordinasi aksi itu berlangsung di salah satu hotel di Samarinda, Kamis (09/4/2026) pagi. Dipimpin Koordinator Lapangan APM Kaltim, Erly Sopiansya, bersama Sekretaris Korlap, Sapta Guspiani, dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat (Ormas), OKP, LSM, paguyuban, komunitas ojek online dan taksi online, tim advokat, hingga tokoh-tokoh daerah.
Sekretaris Korlap APM Kaltim, Sapta Guspiani, menyampaikan bahwa aksi tersebut akan mengangkat sejumlah isu strategis, termasuk kritik terhadap praktik dinasti politik serta upaya melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“APM Kaltim menyoroti salah satunya terkait dinasti politik di Benua Etam dan komitmen melawan KKN,” ujarnya.
Aksi direncanakan berlangsung di beberapa titik utama, di antaranya Gedung DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
APM Kaltim memperkirakan jumlah massa yang akan turun mencapai sekitar 5.000 orang, yang berasal tidak hanya dari Kota Samarinda, tetapi juga dari berbagai daerah di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Berau, Bontang, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.
Lebih lanjut, pihak panitia mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas selama kegiatan berlangsung.
“Kami mengajak seluruh masyarakat yang akan ikut aksi untuk menyampaikan aspirasi secara baik dan santun, agar kegiatan berjalan aman dan sesuai harapan,” tambah Sapta.
Melalui aksi ini, APM Kaltim berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara terbuka sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kalimantan Timur.
WONG
Comments are closed.