BERITAKALTIM.CO- Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mendorong penerapan transformasi digital dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan utama, dalam pengelolaan transaksi di lingkungan pemerintah kota.
“Kita sudah harus menggunakan digitalisasi dalam setiap transaksi pemerintahan. Selain mempercepat proses, ini juga untuk menghindari potensi penyimpangan. Ini bagian dari misi besar transformasi birokrasi,” ujarnya, saat Pembukaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) Kota Balikpapan, di Hotel Novotel pada hari Rabu, 15 April 2026.
Ia menjelaskan, implementasi digitalisasi di lingkungan Pemkot Balikpapan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan evaluasi dan penyesuaian target. Program ini dikoordinasikan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang melibatkan Sekretaris Daerah serta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).
Salah satu fokus utama digitalisasi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi sektor parkir serta monitoring retribusi dari hotel dan restoran. Selain itu, Pemkot juga mulai menerapkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah untuk mempercepat proses belanja operasional.
“Dengan kartu kredit pemerintah daerah, proses pengajuan tidak perlu lagi melalui birokrasi panjang. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti perjalanan dinas atau SPPD,” jelasnya.
Menurut Bagus, saat ini sebagian besar sistem di lingkungan Pemkot Balikpapan telah terdigitalisasi, dari 38 perangkat daerah sebagian sudah menerapkan layanan digitalisasi.
Meski demikian, evaluasi dan pengembangan terus dilakukan, termasuk melalui inovasi seperti sistem Sapa Warga dan pemutakhiran data digital.
Ia juga mencontohkan perubahan mekanisme anggaran, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini tidak lagi mengajukan pencairan dana secara manual. Sebagai gantinya, OPD diberikan kuota anggaran yang dapat langsung digunakan, termasuk melalui skema kartu kredit dengan batas tertentu.
“Misalnya, jika Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1 miliar, maka sekitar 40 persen atau Rp400 juta bisa digunakan melalui kartu kredit, sementara sisanya tetap dalam bentuk tunai,” paparnya.
Disisi lain, Pemkot Balikpapan berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat pertama dalam implementasi transformasi digital tingkat Kalimantan Timur pada 2025. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi di pemerintahan,” tutupnya.
NIKEN | WONG | Adv Diskominfo Balikpapan.
Comments are closed.