BERITAKALTIM.CO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 digelar daring dan luring, Senin, (12 Juli 2021).
Dalam rangka memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Paser melaksanankan Musrenbang secara virtual melaui zoom meeting.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Paser dr. Fahmi Fadli dan dihadiri oleh Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Paser, Bappenas, Jajaran Bappeda Prov Kaltim, seluruh Kecamatan di Kabupaten paser, Polresta, Kodim 0904 paser, Bank Mandiri, UGM, LSM, Dunia usaha, dan DPRD Paser.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan Kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan sehingga kita dapat melanjutkan ketahapan penyusunan selanjutnya yaitu perumusan rancangan akhir RPJMD,” ucap Bupati Fahmi Fadli dalam sambutannya.
Adapun visi Kabupaten Paser 2021-2016 adalah Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera. Dengan misi Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri dan berdaya saing; Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang efektif dan efesien melalui pemerintahan yang professional, partisipatif dan transparan; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing; dan Mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui peningkatan aksesbilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
“Selanjutnya bahwa pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Terkait Visi, Fahmi mengatakan dijabarkan melalui 4 Misi yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing, dan misi ini disusun untuk menjawab permasalahan bahwa kedepan kabupaten Paser harus mengurangi ketergantungan kepada Sumber daya alam yang tidak terbarukan dan mendorong Pertumbuhan sektor non tambang seperti pertanian dalam arti luas.
“Sedangkan misi kedua Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan. Misi ini diarahkan agar akuntabilitas kinerja pemerintahan dapat meningkat dengan melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan, mempermudah serta mendekatkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas,” katanya.
Misi ketiga lanjut Fahmi adalah mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan dan misi ini adalah prioritas utama, dimana misi ini dipandang memiliki daya ungkit besar, karena pemerataan pembangunan infrastruktur dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah, berperan penting dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, keterkaitan antar daerah dan desa, antar lokasi pemukiman dan industri serta dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Sedangkan titik fokus pembangunan yang berwawasan lingkungan diarahkan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak bencana yang cukup tinggi baik itu bencana alam maupun pencemaran atas tanah, air dan udara,” jelasnya.
Misi keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan misi ini dipilih untuk mengurangi tingginya permasalahan sosial di masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan yang terakhir meningkatkan kualitas pendidikan.
“Untuk melaksanakan visi misi tersebut telah disediakan 176 program, 458 kegiatan dan 1363 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana IKU yang ingin dicapai sampai tahun akhir RPJMD yaitu tahun 2026,” sebutnya.
(ADV)
Comments are closed.