Rapat dengan Dinas Kehutanan, DPRD Kaltim Bahas Perhutanan Sosial

oleh -332 views
Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi II DPRD Kaltim.

BERITAKALTIM.CO- Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan potensi hasil hutan dan perhutanan sosial.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan, adanya Peraturan Presiden terbaru terkait Kehutanan Sosial, diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya hutan sosial, masyarakat bisa menggunakannya dengan berbagai macam aktivitas seperti berkebun, beternak serta kegiatan yang bersifat pengelolaan hutan.

“Ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, kami ingin tau program kedepannya dan ternyata memang di dinas kehutanan ini ada dana yang cukup besar yakni anggaran yang digelontorkan dari APBN,” urai Veridiana usai rapat di lantai 3 gedung D, Rabu (3/3/2021).

Selain itu terdapat anggaran yang dihasilkan dari hutan kayu yang ditebang dan itu dikembalikan ke daerah guna dimanfaatkan kembali untuk membangun hutan.

Untuk wilayah Kalimantan Timur terdapat 20 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan jika dihitung per KPHP mendapat suntikan anggaran sebesar Rp10 Miliar untuk kegiatan.

“Termasuk bantuan modal untuk masyarakat dalam bentuk bibit. Tadi mereka membeberkan program yang akan dilaksanakan ke depan,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi PDIP tersebut memberikan contoh yakni salah satu dari KPHP yakni KPHP Santang yang akan memanfaatkan daun kayu ecaliptus yang bernilai ekonomis tinggi.

“Sekarang ada perkebunan kayu ecaliptus. Mereka cuma mengambil kayu sedangkan daunnya di buang dan daun tersebut bisa dijadikan minyak Atsiri yang nilainya cukup mahal. Yang sudah berjalan contohnya seperti di Yogya, jadi mereka memproduksi minyak Atsiri dari daun ecaliptus untuk bahan baku kosmetik. Pendapatannya banyak, bahkan setiap tahun milyaran,” beber Veridiana Huraq Wang.

Selain itu yang tak kalah penting dibahas antara Komisi II dengan Dinas Kehutanan yakni rencana pemerintah untuk membangun pabrik namun terkendala dengan pada regulasi dari pusat yang terkesan terlambat padahal program telah berjalan.

“Untuk Kaltim akan dicooba untuk program itu dan mereka akan mendapatkan support Anggaran untuk membangun pabrik. Namun salah satu kendala yang disampaikan oleh dinas kehutanan tadi adalah adanya peraturan menteri kehutanan yang setiap tahun di keluarkan tetapi terlambat,” ungkapnya.

Untuk tahun 2021 pihak Dinas Kehutanan menyampaikan Peraturan Menteri Kehutanan (PMK) dikeluarkan pada tanggal 19 Februari. Dengan PMK tersebut Dinas Kehutanan mengalokasikan anggaran yang telah direncanakan sehingga proses realisasinya ditaksir pada Mei 2021.

Ditahun 2021 diketahui Dinas Kehutanan Kaltim mendapat kecipratan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp217 Miliyar, namun anggaran tersebut belum bisa digunakan karena belum ada peraturan dari Menteri Keuangan.

Walaupun demikian Dinas Kehutanan tak patah arang, Mereka meminta komisi II DPRD Kaltim untuk mengusulkan kepada pimpinan dewan guna mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur pelaksanaan APBD-P.

“Kalau menunggu dari Kementerian Dalam Negeri kan panjang dan lama juga proses di Kemendagri berjalan untuk asistensi. Sehingga mereka meminta dikeluarkan dulu Pergubnya supaya ini bisa membayar operasional Polisi hutan dan orang- orang yang direkrut untuk beroperasi,” pungkas Veridinana Huraq Wang. #

Wartawan: Heriman