Anggota BPD Bakungan Mengakui Daerahnya Minim Pembangunan

oleh -101 Dilihat
Anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Bakungan, Irwansyah. Foto: Hardin

BERITAKALTIM.CO- Salah seorang anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Irwansyah, mengungkapkan kondisi desanya saat ini dinilainya minim pembangunan.

“Kondisi ini sejak ada pandemi. Sedikit infrastruktur terealisasi,” ujar Irwansyah.

Diakuinya, minimnya pembangunan fisik lantaran ada tugas-tugas dari pemerintah pusat yang dibebankan kepada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Bahkan dari keseluruhan APBDes Bakungan, sebanyak 60 persen terkuras pada penugasan pemerintah pusat seperti untuk pemulihan ekonomi.

“Ya, memang kita memahami. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah bantuan tunai dari pemerintah. Keluarga miskin yang terdampak ekonomi akibat kena pandemi, harus diberikan bantuan langsung tunai,” ujarnya.

Menurutnya tugas mengelola keuangan desa ada pada Tupoksi kepala desa, yang sekarang dijabat Arlusdiansyah. Dia mewanti-wanti kepala desa, untuk tidak mengabaikan juga BPD yang dalam struktur pemerintah statusnya adalah aparat pemerintahan desa.

“Kami ini perangkat desa, memiliki tugas-tugas mengawasi anggaran yang dikelola pemerintah desa,” ujarnya.

Lantaran begitu besarnya tanggungjawab BPD, maka dia menginginkan agar hubungan kades-BPD seiring sejalan.

“Terkait situasi saat ini, di mana semua penuh keprihatinan lantaran kondisi pertumbuhan ekonomi sedang sulit, maka perlu kita di desa memperkuat persatuan,” ujarnya.

Desa Bakungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas wilayahnya 208.330 M2 dengan 7 dusun dan dihuni penduduk 10.420 jiwa atau 2.857 Kepala Keluarga.

Sebelumnya Kepala Desa Arludiansyah juga menceritakan kondisi desanya dengan wartawan Beritakaltim.co.

“Di desa kami ini masih banyak membutuhkan pembangunan jalan lingkungan, seperti semenisasi. Ya, tapi belum semua terkoper,” ujarnya.

Upaya dari pihak desa mengejar pembangunan infrastrukutur dilakukan dari berbagai sisi. Seperti dengan memasukkan usulan melalui Musrenbang Desa, Musrenbang kecamatan hingga kabupaten. Lalu juga dengan mengajak anggtoa DPRD Kukar yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Loa Janan. Dari anggota DPRD inilah diharapkan ada pembangunan infrastruktur, melalui dana aspirasi atau Pokir (pokok-pokok pikiran).

“Kami juga mengalokasikan dari dana desa yang kami terima,” ujar Arludiansyah. #

No More Posts Available.

No more pages to load.