BERITAKALTIM.CO – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim), H. Muhammad Faisal, menyoroti tantangan besar dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kalimantan Timur.
Dalam sebuah wawancara, Faisal menjelaskan bahwa geografi yang luas dan demografi yang tersebar menjadi kendala utama dalam menghadirkan layanan telekomunikasi yang merata hingga pelosok daerah.
“Kita di Kaltim ini masalahnya pada geografi yang sangat luas. Kalau kita mau bikin tower dari Samarinda ke Mahulu, berapa ratus tower yang harus dibangun? Satu tower itu punya cakupan tertentu, dan harus disambung ke tower berikutnya hingga sampai ke sana. Tantangannya adalah investasi yang sangat besar, sedangkan jumlah penduduk di beberapa desa misalnya hanya 30 hingga 40 orang,” ujar Faisal.
Menurutnya, penyedia layanan telekomunikasi swasta cenderung enggan membangun infrastruktur di daerah dengan jumlah penduduk sedikit karena potensi keuntungan yang rendah.
“Kalau di kota besar seperti Samarinda atau Balikpapan, lelet sedikit saja, langsung dibangun lagi karena penduduknya besar. Di Jawa bahkan tanpa disuruh, mereka membangun sendiri karena pasar besar. Tapi di daerah terpencil seperti 3T, siapa yang mau investasi besar-besaran kalau penduduknya sedikit? Kecuali ada dorongan dari pemerintah,” lanjutnya.
Faisal menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pusat telah membentuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Namun, ia mengkritik bahwa program ini sering kali terpusat pada satu lembaga saja.
“Bakti ini, Semua proyek diambil oleh mereka. Seharusnya ada pembagian ke daerah-daerah agar pelaksanaan di lapangan lebih merata. Kami di daerah punya kebutuhan mendesak, tetapi kewenangan kami terbatas. Tidak mungkin kami membangun tower sendiri, itu di luar tupoksi kami,” tegas Faisal.
Namun demikian, ia mengakui bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah Kaltim, seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser.
“Sebelum ada IKN, dalam setahun paling hanya 4-5 tower yang diberikan pusat. Tapi sekarang, daerah-daerah sekitar IKN bisa mendapatkan hingga 45 tower. Bahkan, di IKN sekarang sudah ada jaringan 5G,” ungkapnya.
Faisal berharap adanya semangat nasionalisme dari penyedia layanan telekomunikasi untuk turut mendukung pemerataan layanan di seluruh Kaltim.
“Kita butuh semangat merah putih dari provider telekomunikasi. Kalau mereka hanya mengejar keuntungan, daerah-daerah terpencil tidak akan terlayani. Di sisi lain, pemerintah juga harus terus mendorong mereka untuk berkontribusi,” ujarnya.
Menurut Faisal, pembangunan telekomunikasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
“Kita harus bekerja sesuai kewenangan dan tupoksi masing-masing. Mudah-mudahan pusat semakin memperhatikan kebutuhan telekomunikasi di Kaltim, karena ini menjadi kunci untuk pemerataan pembangunan di semua sektor,” pungkasnya.
Dengan kondisi geografis yang menantang, perjuangan untuk menghadirkan layanan telekomunikasi merata di Kalimantan Timur terus menjadi prioritas utama. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan ini, terutama di era transformasi digital. #
Reporter : Yani | Editor: Wong | ADV Diskominfo Kaltim
Comments are closed.