BERITAKALTIM.CO — Banyak orang mengenalnya sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Sebagian besar rakyat Kukar memberinya kepercayaan kembali memimpin lewat Pilkada. Suaranya mendekati 70 persen. Tapi siapa sangka, suara mayoritas itu tak berujung pelantikan. Mahkamah Konstitusi (MK) menjegal langkahnya, bukan karena cacat moral, bukan karena kecurangan, tapi karena tafsir masa jabatan.
Kini, setelah badai itu datang, Edi Damansyah tidak lagi bicara dari podium kekuasaan. Ia bicara dari panggung literasi.
“Bukan untuk membela diri, Tapi untuk mencatat sejarah. Agar kelak, anak cucu kita tahu bahwa ini pernah terjadi.” katanya tenang dalam peluncuran buku Jejak Edi Damansyah dalam Politik Elektoral: Dipilih Mayoritas Rakyat Kukar, Dibatalkan MK di Integrated Laboratory Universitas Mulawarman, Selasa (9/9/2025).
Edi Damansyah tampil sederhana. Ia tak membawa dendam, hanya selembar naskah testimoni. Dalam suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia menjelaskan bagaimana buku ini lahir dari peristiwa paling menantang dalam hidupnya: ketika sebuah putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan Pilkada yang sudah dimenangkan secara demokratis.
“Kami bukan korban politik. Kami korban tafsir,” katanya.
Putusan MK No 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 menilai bahwa masa jabatannya sebagai pelaksana tugas bupati juga harus dihitung sebagai satu periode penuh. Padahal, semua lembaga sebelumnya Bawaslu, PTUN, hingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencalonannya sah. Hanya MK yang berbeda tafsir.
“Saya tetap hormat kepada hukum. Tapi saya juga berhak menyampaikan apa yang saya alami,” ujar Edi.
Edi tak mengaku sebagai penulis. Tapi keinginan untuk mencatat peristiwa itu begitu besar. Ia menyebut perbincangan dengan Herdiansyah Hamzah alias Castro sebagai awal mula lahirnya buku ini.
“Saya bilang ke Om Castro, kalau saya cerita begini, bisa nggak disusun jadi buku? Dia jawab, ‘bisa, dan harus.’ Maka kami mulai menyusunnya,” kenang Edi.
Baginya, buku ini bukan alat pembenaran, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum tata negara.
“Biar anak bangsa nanti tidak mengalaminya lagi. Biar daerah lain belajar dari yang terjadi di Kukar,” katanya.
Saat hasil Pilkada dibatalkan, Kukar bergetar. Emosi rakyat memuncak. Tapi Edi menolak membalas dengan amarah.
Ia meminta pendukungnya diam. Tidak ada aksi turun ke jalan. Tidak ada provokasi.
“Kalau kita melakukan aksi, kita melawan diri kita sendiri. Karena keputusan MK itu final dan mengikat,” tegasnya.
Sikap itu mengingatkan pada pemimpin besar yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus mundur dengan kepala tegak. Di tengah badai politik, Edi memilih tenang, memilih diam yang berwibawa.
“Saya bukan tumbang. Saya sedang mencatat,” katanya.
Menolak Politik Dinasti: “Istri Saya Tidak Saya Calonkan”
Setelah namanya digugurkan, banyak pihak menyarankan agar istrinya yang menggantikan. Survei menyatakan publik masih mendukung. Tapi Edi tegas menolak.
“Saya tidak ingin politik jadi milik keluarga. Saya tidak ingin membangun dinasti. Politik harus tetap dalam ranah pengabdian, bukan warisan,” tegasnya.
Sebagai gantinya, ia mengusulkan sosok yang selama ini bekerja bersamanya: Aulia Rahman Basri. Bersama Rendi Solihin, pasangan ini kemudian memenangkan ulang Pilkada Kukar.
“Saya percaya pada regenerasi. Pada estafet yang sehat. Dan pada integritas orang yang bekerja, bukan sekadar berambisi,” ujarnya.
Buku ini, menurut Edi, bukan bab penutup. Tapi pembuka. Ia ingin membangun tradisi baru dalam politik lokal: menulis, mencatat, mendokumentasikan.
“Kita selama ini terlalu sering lupa. Padahal yang tertulis akan hidup lebih lama daripada yang hanya dikatakan,” katanya.
Ia juga menolak buku ini dianggap sebagai “curhatan politik”. Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai kontribusi literasi politik daerah.
“Saya ingin daerah kita punya catatan sendiri. Jangan hanya diberitakan media, lalu hilang. Mari kita tulis sejarah kita sendiri,” ajaknya.
Kepada generasi muda, Edi Damansyah berpesan agar tidak hanya menjadi penonton dalam demokrasi. Tapi juga berani terlibat dengan cara yang sehat dan bermartabat.
“Jangan takut punya pendapat. Tapi juga jangan mudah marah. Hormati hukum, meski kita tidak selalu setuju dengan putusannya,” pesannya.
Ia juga berharap mahasiswa dan akademisi mau menyelami perdebatan-perdebatan hukum, bukan hanya melalui demonstrasi, tapi juga lewat riset, tulisan, dan diskusi publik.
“Kalau tidak setuju, tulis. Kalau merasa ada yang keliru, lawan dengan data, bukan dengan hoaks,” tegasnya.
Edi Damansyah memang tidak dilantik. Tapi ia tidak pernah kehilangan harga diri. Di saat banyak yang memilih diam atau menghilang setelah kalah, ia memilih bicara. Bukan dengan amarah, tapi dengan tinta. Bukan di jalanan, tapi di lembaran buku.
Dan di situlah, seorang pemimpin diukur bukan dari jabatan yang ia sandang, tapi dari sikapnya saat jabatan itu diambil darinya.
“Saya tidak sedang minta dikasihani. Saya hanya ingin peristiwa ini tidak hilang begitu saja. Karena saya yakin, satu buku bisa menginspirasi seribu langkah ke depan,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.