BERITAKALTIM.CO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat langkah percepatan transisi energi bersih di Indonesia, termasuk melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah Kalimantan.
Hal tersebut disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Ani Wiyanti dalam kegiatan Indonesia Sustainable Energy Week Goes Regional (ISEWGR) di Hotel Mercure Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (14/10/2025).
“Kalimantan memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Dalam rencana pembangunan nasional, ditargetkan ada tiga pembangunan utama di wilayah Kalimantan hingga tahun 2035,” ujar Ani.
Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mencapai bauran energi nasional sebesar 23 persen dari energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025.
“Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan secara nasional sudah mencapai sekitar 16 persen. Kami optimistis dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, target 23 persen pada 2025 dapat tercapai,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dari total rencana pengembangan PLTS nasional, kapasitas terpasang di seluruh Indonesia diproyeksikan mencapai 17 gigawatt (GW) pada tahun 2034. Dari jumlah tersebut, Kalimantan mendapat alokasi pembangunan sekitar 1,5 megawatt (MW) untuk tahap awal.
“Berdasarkan rencana umum penyediaan tenaga listrik, kuota untuk Kalimantan sebesar 1,5 MW pada tahap awal. Namun ke depan, kapasitas ini akan terus meningkat seiring tersedianya infrastruktur dan dukungan investasi,” katanya.
Ani menambahkan, dalam skema pembangunan energi bersih nasional, pemerintah juga telah memetakan sekitar 250 lokasi potensial di seluruh Indonesia yang layak dikembangkan sebagai sumber energi baru terbarukan, termasuk di wilayah Kalimantan.
“Kami telah mengidentifikasi 250 lokasi potensial dan 36 di antaranya berada di kawasan Kalimantan. Lokasi-lokasi ini memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS skala kecil maupun menengah,” ujarnya.
Pemerintah juga tengah mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dalam mendukung penyediaan lahan, perizinan, serta pemanfaatan energi terbarukan di daerah masing-masing.
“Proses transisi energi tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah pusat. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, PLN, investor, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, target pembangunan pembangkit dapat dicapai lebih cepat,” katanya menegaskan.
Dalam kesempatan itu, Ani juga menekankan pentingnya peran Kalimantan dalam peta besar transisi energi nasional. Selain menjadi wilayah penghasil energi fosil, Kalimantan dinilai strategis dalam pengembangan energi hijau berkat potensi surya dan biomassa yang besar.
“Kalimantan selama ini dikenal sebagai lumbung energi fosil, tetapi ke depan, wilayah ini juga bisa menjadi pusat energi bersih Indonesia. Energi surya di sini sangat melimpah, dan masyarakat pun semakin siap berpartisipasi dalam pembangunan hijau,” katanya.
Lebih lanjut, Ani menyampaikan bahwa program transisi energi memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan dari berbagai level pemerintahan. Oleh karena itu, ESDM mendorong daerah untuk menetapkan rencana pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang sesuai dengan potensi lokal.
“Kami harapkan pemerintah daerah segera menyusun rencana pengembangan energi baru yang memuat lokasi, kapasitas, dan manfaat ekonominya. Langkah ini penting agar setiap daerah memiliki arah yang jelas dalam mendukung target nasional,” ujarnya.
Menutup paparannya, Ani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh pemangku kepentingan yang aktif mendukung agenda transisi energi bersih.
“Kaltim menunjukkan komitmen kuat untuk bertransformasi dari wilayah berbasis batu bara menjadi pusat energi terbarukan. Ini adalah peluang besar untuk membangun ekonomi hijau dan masa depan yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
Yani | Wong
Comments are closed.