BERITAKALTIM.CO-Ketidaksinkronan antara hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Komisi II menilai banyak usulan masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) justru tidak diperjuangkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan hal tersebut pada hari Selasa (14/10/2025), di Kantor DPRD Balikpapan.
Menurutnya, sejumlah program yang dihasilkan dari reses, Forum Group Discussion (FGD), dan inspeksi lapangan seharusnya menjadi dasar penyusunan program kerja, namun kenyataannya tidak diakomodir.
“Banyak program hasil sidak dan FGD yang sudah kami input ke SIPD, tapi tidak diperjuangkan. Justru program yang muncul malah usulan internal mereka sendiri,” ujarnya.
Taufik menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antara Disparpora dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Padahal, aspirasi yang disampaikan DPRD merupakan hasil langsung dari kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Setiap kali kami RDP, usulan dari Komisi II sering dipangkas oleh Bappeda. Padahal itu bukan kepentingan pribadi, tapi suara masyarakat,” tegas Politisi PKB.
Salah satu contoh usulan yang tidak diakomodir adalah program pelibatan media dalam promosi pariwisata daerah, serta perbaikan dan pemeliharaan fasilitas wisata yang telah menjadi perhatian Komisi II dalam kunjungan lapangan.
Taufik berharap hasil RDP kali ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama, agar perencanaan program daerah lebih berpihak pada kebutuhan warga dan tidak hanya berdasarkan kepentingan teknis internal OPD.
“Kami harap ke depan ada sinergi yang nyata antara Bappeda dan OPD mitra. Aspirasi masyarakat jangan hanya berhenti di kertas, tapi diwujudkan dalam program nyata,” pungkasnya.
NIKEN | WONG | Adv
Comments are closed.