BERITAKALTIM.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat dukungan pembiayaan bagi mahasiswa penerima program bantuan pendidikan Gratispol, khususnya terkait kebutuhan biaya hidup atau living cost yang tidak ditanggung provinsi.
Seno menyebutkan bahwa meskipun bantuan Gratispol dari Pemprov telah mengakomodasi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), sejumlah mahasiswa dari daerah tertentu masih menyampaikan keluhan terkait kekurangan biaya, terutama untuk kebutuhan tempat tinggal dan makan selama menempuh pendidikan di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
“Kita berdiskusi dengan Pemkab dan Pemkot untuk mahasiswa yang dari Kubar misalnya, mereka sudah mendapatkan bantuan Gratispol dari provinsi. Tetapi masih ada yang mengeluh karena kekurangan pembiayaan tempat tinggal,” kata Seno Aji di Samarinda, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa beberapa pemerintah kabupaten/kota sebenarnya telah memiliki fasilitas asrama mahasiswa di Samarinda yang bisa dioptimalkan untuk menekan pengeluaran mahasiswa.
“Pemkab memiliki asrama selama mereka di Samarinda sehingga asrama tersebut bisa digunakan. Ini bisa menjadi solusi bagi mahasiswa yang benar-benar mengalami keterbatasan biaya tempat tinggal,” ujarnya.
Selain pemanfaatan asrama, Seno mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat mengelola dukungan tambahan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing.
“Mereka juga memiliki perusahaan-perusahaan yang menyalurkan CSR untuk bantuan beasiswa. Itu bisa dikelola Pemkab untuk memberikan insentif bagi mahasiswa asal daerahnya, misalnya untuk membayar kos atau kebutuhan makan mereka,” katanya.
Seno menegaskan bahwa implementasi penguatan skema living cost akan mulai diupayakan secara bertahap pada 2026. Menurutnya, tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Gratispol untuk UKT, sehingga penyempurnaan program membutuhkan koordinasi lanjutan dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Implementasi yang lebih lengkap baru akan berjalan tahun depan. Tahun 2025 kita sudah melaksanakan Gratispol untuk UKT. Kalau nanti ada kelanjutannya, kita akan kembali diskusikan bersama kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa program yang menyasar puluhan ribu mahasiswa Kaltim ini membutuhkan sinergi antarpemerintah daerah agar beban pembiayaan tidak hanya dipikul oleh provinsi.
“Kalau seluruh beban ditanggung provinsi tentu tidak ideal. Maka kerja sama dengan kabupaten/kota menjadi penting agar mahasiswa mendapatkan dukungan yang lebih komprehensif,” tegasnya.
Seno menilai bahwa dukungan penuh pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program pendidikan ini, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Intinya kita ingin memastikan semua mahasiswa Kaltim yang menempuh pendidikan di mana pun bisa tetap fokus belajar tanpa terbebani biaya yang berat,” pungkasnya.
YANI | WONG | ADV Diskominfo Kaltim
Comments are closed.