BERITAKALTIM.CO-Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Karyoto mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) guna memperkuat penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.
Karyoto mengatakan bahwa sejak awal bencana, seluruh unsur mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, hingga TNI dan Polri telah bekerja secara optimal di lapangan.
Namun, menurutnya, luasnya wilayah terdampak serta meningkatnya eskalasi dampak bencana membutuhkan mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan masif.
“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” kata Karyoto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Jenderal polisi bintang tiga itu menjelaskan bahwa pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme komando terpadu tersebut pernah diterapkan dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018, serta gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Model serupa juga digunakan dalam penanganan krisis kesehatan COVID-19 di sejumlah wilayah strategis di Indonesia.
“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akses tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, memastikan keamanan dan ketertiban, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” ujarnya.
Karyoto menegaskan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Dalam skema tersebut, TNI dapat berperan pada aspek mobilisasi, logistik, serta operasi di medan sulit, sementara Polri berfokus pada pemulihan situasi, penanganan masyarakat, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas sosial.
“Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” kata Karyoto.
Ia menambahkan bahwa usulan pengaktifan Kogasgabpad akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karyoto berharap pendekatan tersebut dapat membuat penanganan bencana di Sumatera dan Aceh berlangsung lebih efektif dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.