BERITAKALTIM.CO-Pengamat kebijakan dan politik Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai bahwa mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak menjamin mampu menekan ongkos demokrasi.
Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan bahwa sistem pilkada melalui DPRD justru membuka potensi perputaran biaya politik di kalangan elite, yang berlangsung tertutup dan sulit diawasi publik.
“Tidak ada jaminan pilkada lewat DPRD lebih murah. Biaya politik bisa saja berpindah dari ruang publik ke ruang transaksi elit yang tertutup dan sulit diawasi,” kata Andhyka.
Menurutnya, transaksi yang tersentral di kalangan elite tersebut justru berpotensi lebih besar melahirkan praktik korupsi. Oleh sebab itu, alasan penghematan biaya tidak dapat dijadikan dasar utama untuk mengganti sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung.
Andhyka juga menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD berisiko mengorbankan hak pilih masyarakat dan mempersempit ruang partisipasi publik. Padahal, legitimasi kekuasaan dalam demokrasi seharusnya lahir dari kehendak rakyat.
“Jika alasan efisiensi biaya dijadikan pembenaran utama, maka relevansinya lemah secara demokratis,” ujarnya.
Meski demikian, Andhyka mengakui bahwa pilkada langsung memang membutuhkan biaya, waktu, dan energi yang besar. Namun solusi yang lebih tepat, menurutnya, adalah memperbaiki sistem pilkada langsung agar lebih efisien dan transparan.
Ia menyarankan adanya perbaikan tata kelola politik, transparansi dana kampanye, pembatasan biaya kampanye yang rasional, serta penguatan pendanaan partai politik agar kandidat tidak bergantung pada modal pribadi atau praktik mahar politik.
“Selain itu, perlu juga penyederhanaan desain pilkada, sinkronisasi jadwal, dan digitalisasi administrasi agar penyelenggaraan lebih efisien,” kata Andhyka.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.