BERITAKALTIM.CO – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi anggaran di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi.
Dosen Ekonomi Universitas Mulawarman sekaligus pengamat ekonomi, Purwadi Purwoharsojo, memaparkan sejumlah strategi yang dinilai dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, salah satu langkah yang disoroti adalah optimalisasi pajak dari sektor ritel modern. Purwadi menyarankan agar toko ritel nasional seperti Alfamart dan Indomaret yang beroperasi di wilayah Kaltim memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) daerah.
Menurutnya, selama ini kontribusi pajak dari jaringan ritel tersebut cenderung masuk ke kantor pusat di Jakarta, sehingga daerah belum menerima manfaat maksimal.
“Jika NPWP didaftarkan di daerah operasional, maka potensi pajak bisa langsung masuk ke kas daerah,” ujarnya pada saat diwawancarai, Jumat (3/4/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian administrasi kendaraan milik perusahaan besar berskala nasional yang beroperasi di Kaltim.
Purwadi mendorong agar kendaraan-kendaraan tersebut menggunakan pelat nomor daerah (KT), sehingga pajak kendaraan bermotor dapat tercatat sebagai pendapatan daerah.
Strategi lainnya adalah pembentukan perusahaan daerah yang secara khusus mengelola penyediaan kendaraan dan alat berat untuk proyek pembangunan.
Dengan langkah ini, pemerintah daerah dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga sekaligus menjaga perputaran anggaran tetap berada di dalam daerah.
“Dengan adanya perusahaan daerah yang mengelola aset seperti alat proyek, maka setiap kegiatan pembangunan bisa memanfaatkan sumber daya milik daerah sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, gagasan tersebut sebenarnya bukan hal baru dan telah beberapa kali diwacanakan oleh pemimpin daerah sebelumnya.
Namun, implementasi yang konsisten dinilai menjadi kunci agar strategi tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan PAD.
Purwadi berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan berbagai rekomendasi tersebut sebagai langkah konkret dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran.
SANDI | WONG
Comments are closed.