BERITAKALTIM.CO – Gelombang kritik terhadap kinerja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terus menguat seiring mencuatnya berbagai kebijakan anggaran yang dinilai tidak efisien dan kurang berpihak pada kondisi riil masyarakat. Sorotan publik tak hanya tertuju pada keputusan gubernur, tetapi juga pada peran Wakil Gubernur Seno Aji dalam merespons tekanan dan dinamika di lapangan.
Ketua IKA Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul), Fahrizal, menilai Rudy Mas’ud tengah menghadapi ujian besar dalam kepemimpinannya. Ia menyebut kebijakan anggaran yang diambil pemerintah provinsi belakangan ini memicu gelombang protes luas dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Gubernur saat ini menghadapi gelombang protes besar terkait kebijakan anggaran yang dinilai tidak efisien dan mencederai rasa keadilan masyarakat Kaltim,” ujar Fahrizal pada saat di wawancarai, Minggu (27/4/2026)
Fahrizal menjelaskan bahwa salah satu kebijakan yang menuai polemik adalah alokasi anggaran sebesar Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas jenis Range Rover. Kebijakan tersebut menjadi simbol kemarahan publik hingga memicu demonstrasi ribuan massa pada 21 April 2026.
”Di bawah tekanan ini, Gubernur akhirnya membatalkan pengadaan dan mengembalikan unit kendaraan kepada penyedia,” ucapnya
Lebih lanjut, tak berhenti di situ, publik juga menyoroti rencana anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
”Nilai tersebut dinilai terlalu fantastis di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” ungkapnya
Menurutnya, massa aksi bahkan mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut, serta meminta pemerintah daerah lebih selaras dengan arahan efisiensi dari pemerintah pusat.
”Kritik juga mengarah pada pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang menghabiskan anggaran Rp10,78 miliar,” tambahnya
Selain besarnya anggaran, komposisi tim yang melibatkan sejumlah tokoh dari luar daerah turut dipersoalkan seperti Mantan Wakil Ketua Komisi pemberantas korupsi (KPK) Bambang Widjojanto Kebijakan ini dinilai semakin memperkuat persepsi publik bahwa pengelolaan anggaran belum dilakukan secara optimal.
Kendati demikian, di tengah memuncaknya demonstrasi, Gubernur Rudy Mas’ud juga dikritik karena tidak menemui langsung massa aksi yang mengepung kantornya. Meski demikian, ia menyatakan tetap menghargai kritik sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahannya.
Berbeda dengan gubernur, menurut pendapat Fahrizal, kritik terhadap Wakil Gubernur Seno Aji justru lebih minim. Seno seolah tak tersentuh, malah ada yang mencurigai dia berada di balik ‘serangan’ publik terhadap Gubernur Rudy.
“Masyarakat berpandangan antara gubernur dan wakil gubernur sudah tak searah. Malah sudah saling tikam. Kelihatannya saja masih saling akur,” ucapnya.
Dalam situasi pemerintahan yang sudah tidak sehat, maka yang dirugikan adalah masyarakat Kalimantan Timur. Maka itu, sudah semestinya pemerintahan Rudy Mas’ud bersama Seno Aji intropeksi atas semua hal yang telah dilakukan semasa memimpin Benua Etam.
“Saya kira dua-duanya harus intropeksi, sekaligus memperbaiki apa saja yang tidak disukai masyarakat. Nepotisme, belanja mewah-mewah, sistim rekrutmen tenaga tim ahli, dan lainnya. Benahi dulu agar kepercayaan masyarakat kaltim terhadap pemimpinnya tumbuh lagi,” ujar Rizal.
SANDI | WONG
Comments are closed.