BERITAKALTIM.CO – Gejolak aksi massa pada 21 April 2026 di Samarinda dinilai bukan sekadar peristiwa demonstrasi biasa, melainkan refleksi dari kegelisahan publik yang kian menguat. Ketua IKA Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Fahrizal, menyebut aksi tersebut sebagai “suara hati rakyat” yang merasa mengalami kekeringan dalam komunikasi publik.
Menurutnya, besarnya gelombang massa menjadi sinyal adanya rantai yang terputus antara kebijakan pemerintah dengan realitas di akar rumput. Ia menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menjadikan momentum ini sebagai bahan introspeksi, khususnya dalam hal keterbukaan dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
“Seharusnya Gubernur bijak menyikapi situasi ini sebagai refleksi diri, termasuk mengakui kekhilafan dalam penggunaan anggaran,” ujarnya pada saat di wawancarai, Senin(27/4/2026)
Fahrizal menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai memicu kekecewaan publik, salah satunya terkait ketidakterbukaan anggaran di lingkungan Pemprov Kaltim. Di tengah sulitnya akses kesejahteraan, kebijakan yang dianggap tidak transparan dinilai sebagai langkah yang kurang berempati terhadap kondisi rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan yang matang adalah kepemimpinan yang berani mengakui kekurangan. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, didorong untuk menjadikan situasi ini sebagai titik balik dalam membangun kembali kepercayaan publik.
“Pengakuan kesalahan bukan kelemahan, melainkan bukti kedewasaan seorang pemimpin,” katanya
IKA Faperta Unmul, lanjutnya, mendesak beberapa langkah konkret, di antaranya evaluasi transparansi anggaran, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pembukaan ruang dialog yang jujur antara pemerintah dan masyarakat tanpa sekat. Kritik dari mahasiswa dan masyarakat, menurutnya, harus dipandang sebagai masukan konstruktif.
Lebih jauh, Fahrizal mengingatkan bahwa Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh rapuh akibat krisis kepercayaan publik. Ia menegaskan kesiapan IKA Faperta Unmul untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam hal ini, ia juga merinci tujuh poin kegelisahan masyarakat yang dinilai perlu segera direspons pemerintah, yakni:
Pergantian Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim guna meredam tudingan nepotisme.
Evaluasi posisi Hijrah Mas’ud dalam Tim Ahli Gubernur (TAGUPP) terkait dugaan konflik kepentingan.
Pergantian pengawas RSU Kaltim.
Pembatalan renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Evaluasi total TAGUPP, termasuk pergantian Sudarno dan Bambang Wijayanto, dengan sorotan pada anggaran Rp10,5 miliar yang dianggap tidak sebanding dengan hasil.
Penyelesaian persoalan BPJS Kesehatan gratis tanpa membebankan kembali iuran ke pemerintah kabupaten/kota.
Peningkatan transparansi anggaran serta penghentian praktik KKN secara menyeluruh.
Fahrizal menutup dengan menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, harmoni hanya dapat tercipta jika ada kesediaan untuk saling mendengar dan mengakui kekurangan.
“Saatnya kita berhenti saling menyalahkan dan mulai saling mendengarkan. Dari situ, benih kepercayaan bisa kembali ditanam dan tumbuh,” pungkasnya.
SANDI | WONG
Comments are closed.