BERITAKALTIM.CO – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi organisasi kemasyarakatan (ormas) kedaerahan menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kutai Kartanegara, Senin (4/5/2026). Sekitar 600 peserta aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk desakan agar Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, mundur dari jabatannya.
Massa aksi berasal dari berbagai ormas daerah, di antaranya Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Benamang, dan Kayuh Beimbai. Aksi dipimpin oleh Ketua Remaong Kutai Berjaya, Hebby Nurlan Arafat.
Dalam orasinya, Hebby menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan dan pernyataan Ketua DPRD yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.
Ia menyoroti dugaan penyalahgunaan fungsi oleh pimpinan DPRD, termasuk terkait penggunaan fasilitas negara yang dinilai tidak tepat.
“Organisasi yang belum terdaftar tetap difasilitasi, sehingga memicu konflik di masyarakat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, aliansi menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya penolakan kebijakan penertiban di kawasan Tahura Bukit Soeharto, desakan transparansi pengelolaan APBD 2026, serta penolakan terhadap penggunaan fasilitas DPRD oleh organisasi tertentu.
Selain itu, massa juga meminta klarifikasi atas sejumlah pernyataan Ketua DPRD yang dinilai menyinggung masyarakat, serta menolak wacana pelemahan demokrasi, termasuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Aliansi ormas menegaskan bahwa desakan mundur terhadap Ahmad Yani dilakukan untuk menjaga kondusivitas daerah serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Perwakilan DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa.
“Kami menerima aksi damai ini dan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi.
Ia juga menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pergantian pimpinan DPRD.
“Aspirasi masyarakat akan kami sampaikan ke DPP untuk menjadi bahan pertimbangan,” katanya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membubarkan diri setelah perwakilan DPRD menerima tuntutan untuk ditindaklanjuti.
HARDIN | WONG
Comments are closed.