BERITAKALTIM.CO-Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama para sopir truk di Halaman Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026), membuka kembali persoalan klasik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di kota tersebut.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan sedikitnya delapan tuntutan. Dua poin utama yang mengemuka adalah desakan agar SPBU beroperasi 24 jam serta penambahan kuota solar oleh BPH Migas.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan pihaknya langsung merespons tuntutan tersebut dengan berkoordinasi bersama Pertamina Patra Niaga.
“Saya sudah menerima informasi sejak pagi dan langsung berkomunikasi dengan Pertamina. Kalau SPBU tidak buka 24 jam, ini akan terus menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Menurut Alwi, Pertamina Patra Niaga pada prinsipnya menyetujui pembukaan layanan SPBU selama 24 jam. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan kuota.
“Jangan sampai buka 24 jam tapi kuotanya kosong. Itu tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penambahan kuota solar bukan menjadi kewenangan Pertamina, melainkan berada di tangan BPH Migas yang berkedudukan di Jakarta. Oleh karena itu, DPRD berinisiatif mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk menyampaikan aspirasi langsung ke regulator.
“Kami akan ajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk bersama-sama ke BPH Migas, agar ada kejelasan soal kuota Balikpapan,” katanya.
Alwi juga menyoroti ketimpangan distribusi solar di Balikpapan. Dari total 19 SPBU yang ada, hanya dua SPBU yang saat ini melayani bio solar. Kondisi ini dinilai sebagai penyebab utama antrean panjang hingga ratusan kendaraan.
“Ini sudah keterlaluan. Antrean bisa mencapai ratusan kendaraan. Padahal Balikpapan dikenal sebagai kota minyak, tapi justru kesulitan BBM,” ungkapnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Bontang, Penajam Paser Utara, hingga Paser yang relatif jarang mengalami kelangkaan serupa.
“Kenapa hanya Balikpapan yang selalu mengalami ini? Ini menjadi pertanyaan besar,” tambahnya.
Sebagai solusi, DPRD mendorong penambahan jumlah SPBU yang melayani bio solar, dari yang saat ini hanya dua menjadi minimal lima hingga sepuluh SPBU yang tersebar di setiap kecamatan.
“Kalau bisa lebih banyak SPBU yang buka, antrean bisa terurai. Minimal lima sampai sepuluh SPBU agar distribusi lebih merata,” jelas Alwi.
Ia berharap langkah koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina dapat segera menghasilkan solusi konkret, sehingga kelangkaan solar yang berulang setiap tahun tidak lagi terjadi di Balikpapan.
NIKEN | WONG
Comments are closed.