SAMARINDA, beritakaltim.co- Anggota DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan Ananda Emira Moeis mengatakan, ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara adalah kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah mengambil peran.
“Jangan berdiam diri. Ayo kita goreskan sejarah bersama-sama sejak sekarang,” ujar Ananda kepada beritakaltim saat ditemui di ruanganya Gedung D DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda.
Menurut perempuan kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1984 ini, ibu kota negara diprediksi oleh Bappenas menelan biaya sekitar Rp476 triliun. Sumber biaya dari APBN dialokasikan hanya sekitar 15-20 persen. Artinya, masih ada 80 persen biaya adalah dari non anggaran pemerintah. Di situ ada swasta murni, kerjasama pemerintah dengan swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Dari sisi pembiayaan ini, pengusaha dan BUMD serta pemerintah daerah bisa mengambil peran berkolaborasi membangun IKN. “Kita tidak boleh lepas tanggung jawab, pemerintah Provinsi juga harus menyiapkan tim pakar terkait IKN. Kebutuhan apa saja harus disiapin terus. Harus ada data analisis, baik dari segi lingkungan, sumber daya manusia dan lainnya,” jelasnya.
Perencanaan yang dibuat Bappenas, menurutnya, harus konek dengan keinginan daerah. Mulai dari tata ruang sampai desain bangunan di ibu kota baru agar nilai-nilai lokal mengental.
“Makanya, silakan siapkan dari sekarang. Sehingga ketika Bappenas sudah mulai bekerja, konten lokal terakomodasi,” ujarnya. #
Wartawan: Heriman
Redaktur : les@beritakaltim.co
Comments are closed.