BERITAKALTIM.CO- Ratusan calon penumpang kapal Pelni KM Binayah terlantar di pelabuhan Loktuan Bontang pada tanggal 27/6/2022. Hal itu dikarenakan calon penumpang tersebut tidak mendapatkan tiket kapal bahkan calon penumpang mengeluhkan mekanisme penjulan tiket kapal yang hanya fokus di wilayah kota Bontang.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelni Kota Samarinda, Syarif Hidayat mengatakan sangat tidak tega dan merasa kasihan, namun secara mandat, terutama stakeholder yang ada di pelabuhan agar tidak memberikan tiket melebihi kapasitas kapal.
“Kapasitas kapal yaitu 970 sesuai dengan arahan KSOP, hal itu dalam rangka kenyamanan pelayanan,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon whatsAap, Senin (27/6/2022).
“Kalau bicara kuota untuk Bontang, itu yang hari ini (27/6/2022) saja sudah sesuai dengan kapasitas. Maksudnya justru Bontang tidak dibatasi kuotanya sampai 100 persen kapasitas kapal. Itu tidak boleh ditambah dikarenakan akan terganggunya evakuasi jika kapal mengalami gangguan, yang kedua menjaga kenyaman dan kelancaran diatas kapal akan terjaga,” tambahnhya.
Terkait mekanisme penjualan tiket kapal Pelni Samarinda memiliki dua travel resmi yaitu PT. Thara Muda Sejahtera (TMS) yang ada di PT. Laut Bontang Bersinar (LBB) yang berdomisili di pelabuhan yaitu digedung biru, sementara untuk travel Riski berdomisili di Bontang juga.
“Jadi travel kita itu ada dua. Saya bicara travel Pelni Samarinda yang berdomisili di Bontang, kalau Balikpapan bukan wewenang saya. Artinya tiket itu dijual secara online. Jadi jika kantor pusat telah mengeluarkan jadwal pelayaran Bontang ke Pelabuhan tujuan, dengan itu juga tiket Pelni bisa dibeli di kantor Pelni sendiri dan kantor travel di Bontang. Jadi agent resmi itu hanya ada di Bontang, saya selalu koordinator bertanggung jawab hanya di Bontang saja,” tegasnya.
Namun jika ada penumpang yang berasal dari Samarinda yang ingin membeli tiket maka Pelni Samarinda wajib melayani jika tiket itu masih ada dan tersedia.
“Kalau di Pelni Samarinda, jika tiket itu masih ada, maka Pelni Samarinda juga melayani karena kewajiban, gak boleh Pelni tidak melayani Penumpang. Jadi kalau tiket itu terjual dan belum habis maka Pelni Samarinda dan Agen resmi masih bisa menjual. Menurut aku ya, ada benarnya juga kalau petugas Pelni mengarahkan untuk beli di Bontang, kalau penumpang yang dari Samarinda. Kalau memang tiket itu masih ada dan tersedia kami layani, kalau yang dari Kutim kenapa tidak mencari di Bontang saja, karena ada travel resmi itu juga kalau tiket masih ada, nah yang berangkat sekarang (27/6/2022) itu sudah habis 2 minggu yang lalu,” ujarnya.
Selain itu, Syarif membeberkan harga tiket kapal Pelni yakni tergantung pelabuhan tujuan, salah satu contoh yakni dari Pelabuhan Loktuan menuju Pelabuhan Bima yakni Rp362.000.
“Untuk harga jual tiket Pelni untuk tujuan Bontang-Bima itu Rp362.000. Nah kalau agen menjualnya Rp372.000 karena mereka ada biaya administrasi kalau gak salah Rp10.000, itu yang saya tau,” timpalnya.
Terkait dengan pengelolaan pelabuhan dalam hal pelayanan dan penjualan tiket Pelni bekerjasama dengan PT. LBB dan hal tersebut sesuai dengan arahan dari kantor pusat Pelni dalam rangka memudahkan masyarakat yang ada di Kota Bontang.
“Kalau masalah pelabuhan, Pelni ini sama saja seperti di pelabuhan lain harus membayar biaya kepelabuhanan, yaitu Pandu, sandar dan air, itulah biaya kepelabuhanan dan itu bukan kerjasama tapi memang kewajiban untuk membayar setiap kapal datang,” bebernya.
Lebih lanjut, Syarif mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan adanya praktik calo tiket karena ada pihak ketiga yang tidak bekerjasama dengan Pelni untuk melayani penumpang.
“Terkait dengan praktek calo tiket, menurut saya hal itu sangat memberatkan Pelni, karena ada orang ketiga yang melayani tiket. (penjualan-red) tiket kami sudah ada kerjasama yang sangat baik dengan travel resmi, jadi kami tidak berkepentingan karena kami telah menjual langsung tiket kami dengan travel resmi. Kalau bicara merugikan, saya bingung juga, karena mereka membeli tiket itu resmi, mereka itu membantu orang-orang di pedalaman, mereka itu tidak bekerjasama dengan Pelni tapi inisiatif mereka,” urainya.
Namun terkait dengan pihak yang berwenang untuk menertibkan praktek tersebut, Syarif mengatakan bahwa Pelni tidak berwenang, yang berwenang ialah stakeholder yang ada di pelabuhan seperti KSOP sebagai regulator dan PT LBB sebagi operator pelabuhan.
“Standar Operasional Prosesur (SOP) nya Pelni itu hanya sebatas loket yang ada di pelabuhan, terminal penumpang dan kapal. Jadi kalau bicara mentertibkan mereka (calo) itu pelni tidak punya wewenang. Yang punya wewenang stakeholder terutama sekali ialah keamanan yang ada di pelabuhan, apalagi KSOP sebagai regulator jadi beliau yang harus memantau keadaan di pelabuhan karena sekecil apapun gerakan di pelabuhan itu adalah tanggungjawab KSOP karena beliau sebagai bagian regulator. Jadi bukan aku bicara sebagai tanggung jawab KSOP, tapi ada stakeholder yang lain seperti Kepolisian ada LBB,” jelasnya.
“LBB kan sebagai operator pelabuhan, justru yang bertanggungjawab adalah LBB karena beliau yang punya Dermaga. Kan permintaan Pemda untuk datang, bukan Pelni kujuk-kujuk datang ke Bontang tapi diminta oleh Pemda untuk melayani masyarakatnya sebaik-baik mungkin sesuai dengan aturan,” pungkasnya.
Sebelumnya Beritakaltim mengkonfirmasi salah satu agent resmi penjualan tiket Pelni kota Bontang yakni PT. Thara Muda Sejahtera (TMS). Salah satu petinggi TMS, A Rifaid mengatakan pihaknya memang menjual tiket sesuai prosedur diantaranya calon penumpang wajib menyiapkan kartu Identitas (KTP).
“Kami menjual tiket sesuai pesanan, dengan syarat calon penumpang wajib membawa KTP ,” ujarnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.