BeritaKaltim.Co

Honor Diangkat Jadi PPPK, Ketua DPRD Kaltim Minta Gubernur Pertimbangkan Anggaran

BERITAKALTIM.CO- Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud merespon wacana yang disampaikan Gubernur Isran Noor mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sebelum menjadi keputusan, sebaiknya dipertimbangkan dari sisi anggaran. Siap gak APBD Kaltim menggajinya,” tutur Hasanuddin Mas’ud kepada Wartawan yang mewawancarainya di Lantai 6 Gedung DPRD Kaltim usai memimpin rapat paripurna ke- 46 , Selasa (1/11/2022).

Sekedar catatan, menurut data yang diperoleh redaksi Beritakaltim.co dari media online kaltimprov.go.id, saat ini di lingkungan Pemprov Kaltim terdapat pegawai honor atau non ASN (Aparat Sipil Negara) mencapai 10.277 orang. Sedangkan total se-Kaltim mencapai sekitar 72.000 orang.

“Keputusan gubernur itu bisa menjadi polemik kedepannya. Karena paling tidak harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau semua pegawai honorer diangkat, nah bagaimanakah dengan anggaran untuk menggaji. Cukup atau tidak? Karena dananya langsung dipotong, seharusnya itu menjadi pertimbangan,” kata pria yang akrab disapa Hamas ini.

Sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan ke publik, seluruh tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Kaltim akan diangkat menjadi PPPK. Keputusan itu diambilnya lantaran tak ingin seluruh tenaga honorer dikeluarkan, sebagaimana kebijakan pemerintah pusat yang bakal menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

“Saya akan pertahankan tenaga honor dengan cara saya, tentu dangan baik. Silakan negara menghapus tenaga honor, tapi Kalimantan Timur tidak akan menghapus,” kata Isran Noor dalam sebuah acara di lingkungan Pemprov Kaltim.

Hasanuddin Mas’ud berpandangan, jika APBD Kaltim yang berkisar Rp15 triliun mencukupi, pihaknya selaku Ketua DPRD Kaltim dipastikan mendukungnya. Apalagi hal tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat.

“Kita berharap agar Pemprov menghitung secara matang. Terutama kecukupan dari segi anggarannya. Kalau memang APBD mencukupi, ya DPRD Kaltim pasti tentu mendukung sepenuhnya, selama itu untuk kepentingan masyarakat,” kata politisi dari Partai Golkar itu. #ADV

 

Comments are closed.