BERITKALTIM.CO- Guna mencari solusi infrastruktur jalan rusak yang menghubungkan empat desa di Kabupaten Kutai Barat, DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Senin (3/4/2023), di gedung E DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang. Hadir juga dalam RDP Wakil Ketua Komisi III, Syafruddin, serta anggota Komisi III, Amiruddin, Safuad, Bagus Susetyo, Elty Emanuel, dan Mimi Mariami.
RDP tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat daerah, seperti Kepala Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Bappeda Provinsi Kaltim, Sekdakab Kutai Barat, Kepala Dinas PUPR Kutai Barat, Kepala Dinas Bappeda Kutai Barat dan Kepala BPKAD Kutai Barat.
Veridiana Huraq Wang menjelaskan, agenda RDP kali ini terkait dengan permasalahan rusaknya infrastruktur jalan yang menghubungkan empat desa, yaitu Desa Lemper, Desa Tanjung Soke, Desa Deraya, dan Desa Gerunggung di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.
“Ada empat desa mengirim surat ke kita, mereka termasuk desa tertinggal. Yaitu desa Deraya, desa tanjung Soke, desa Garunggung dan desa Lemper,” ungkapnya.
Solusi awal yang diambil untuk permasalahan tersebut adalah memperjuangkan jalan. Dengan adanya jalan diharapkan akan sedikit mengurai ketertinggalan desa yang ada di sana dan memperlancar layanan publik. Meningkatkan anggaran untuk perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan secara berkala, membangun jalan alternatif yang lebih baik, serta mengadakan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk membantu pemeliharaan jalan.
“Tadi ada 3 kesepakatan karena satus jalan ini adalah jalan kabupaten maka yang bisa kita lakukan adalah Bantuan Keuangan (BANKEU) dan disarankan menjadi prioritas. Dan disaran juga untuk mengajukan ke pemerintah pusat, karena sekarang ada moment namanya INPRES jalan dari Balai Jalan, supaya masuk ke INPERS jalan. Kemudian yang ketiga memperjuangkan jalan, karena sebagian besar jalan itu adalah kawasan hutan menjadi jalan masyarakat,” katanya.
Di samping hal tersebut diharapkan pula keterlibatan perusahaan yang ada di sana. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat mengatakan bahwa permintaan siap bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan di desa-desa tersebut.
“Kita akan memanggil salah satu perusahaan yang ada di situ, minimal untuk pemeliharaan jalan,” tandas Veridiana.
Sementara itu Ayonius Sekdakab Kutai Barat berterimakasih kepada Komisi III DPRD Kaltim karena sudah menjembatani. Dan berterimkasih pula kepada pihak kecamatan serta kepada petinggi yang sudah mengekpos masalah ini, sehingga banyak yang ikut memikirkan.
“Memang kalau kita lihat dari gambar sangat memperhatinkan, mudah-mudahan dengan pertemuan ini dan adanya komitmen sehingga jalan itu bisa teratasi. Apalagi di situ termasuk desa tertinggal, desa tertinggal ini kuncinya adalah fasilitas jalan,” kata Ayonius.
“Karena keterbatasan dana pemerintahan Kabupate Kutai Barat, maka diharapkan perhatian pemerintah Prov.Kaltim dan APBN serta CSR perusahaan yang beroperasi diwilayah tersebut,” ungkab Sekdakab Kutai Barat. #
Reporter: Awang Fathur | Editor: Wong