Aan Sinanta Tuding Pemkot Samarinda Nyerobot Tanahnya untuk SMAN 1

oleh -240 Dilihat
Kawasan komplek SMA Negeri 1 Kadroe Oening. Foto: Ridho

BERITAKALTIM.CO- Gugatan Aan Sinanta terhadap Pemkot Samarinda sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) setelah diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Aan menggugat perdata dengan tudingan Pemkot melakukan perbuatan melawan hukum, menyerobot tanahnya yang kini berdiri gedung SMA Negeri 1 dan sebagian Komplek Perumahan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

“Putusan Mahkamah Agung pemkot membayar Rp15,5 miliar. Bukan sebesar Rp32,4 miliar seperti diberitakan kemarin,” ujar seorang pengacara Samarinda yang mengikuti secara intens perkara yang pernah bikin heboh publik itu. Dia tidak mau disebut namanya, lantaran bukan pihak yang kompeten untuk memberikan penjelasan.

Namun pengacara itu bersedia memberikan salinan fotokopi putusan MA, yang menyatakan Pemkot diadili membayar kepada Aan Sinanta sebesar Rp15.571.000.000.

Putusan MA yang ditunjukkan itu bernomor 1.426 K/Pdt/2020. Diputuskan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, yang terdiri dari Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Setelah wartawan Beritakaltim mencek melalui website https://putusan3.mahkamahagung.go.id ternyata benar ada tiga putusan dari tiga tingkatan, yakni pengadilan tingkat pertama nomor 136/Pdt.G/2017/PN Smr, pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi nomor 26//PDT/2019/PT SMR dan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1.426 K/Pdt/2020.

“Ketiganya benar saja. Tapi yang dipakai tentu putusan terakhir, yaitu putusan kasasi di MA. Itu yang terbaru ganti rugi Rp15,5 miliar,” ujar pengacara itu mengoreksi beritakaltim.

Ganti rugi tanah sebesar Rp15.571.000.000 itu dihitung harga tanah Rp718.750 per meter persegi, dikalikan 21.664 meter persegi tanah yang dituding Aan sudah diserobot Pemkot.

PENYEROBOTAN TANAH

Dalam dokumen gugatan 136/Pdt.G/2017/PN Smr, Pemkot Samarinda melalui tim kuasa hukumnya menolak dituding menyerobot lahan milik Aan Sinanta. Tim hukum yang mewakili Pemkot Samarinda itu masing-masing Dr H Sugeng Chairuddin, Drs H Hermanto,M.Hum., H.Masril Nurdin SH.,MH., Syarifuddin SH, Asran Yunisran SE.SH, Zulkarnain Ramli SH, Trisna Dewi SH, Agus Sujito SH, Ari Setiawan, Euis Susana, Zulkifli Djebar SH dan Yuli Kustia Ningsih SH.

Pemkot Samarinda membeli tanah-tanah di kawasan yang sekarang berlokasi di Jalan Kadrie Oening itu tahun 2003 dari pemiliknya, Tatang Dino Hero. Tanah yang dibeli Pemkot seluas 100.000 Meter persegi dari sekitar 254.000 meter persegi tanah Tatang Dino Hero di kawasan itu.

Harga tanah yang dibeli Pemkot seluas 100.000 meter persegi senilai Rp15 miliar, di mana pembayarannya dilakukan pada bulan Desember 2006.

“Pada saat pengukuran dan pemeriksaan fisik terhadap tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Pemerintah Kota Samarinda, yang antara lain melibatkan unsur kelurahan dan kecamatan dari wilayah obyek tanah terkait serta unsur dari Badan Pertahanan Nasional (BPN), ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun pihak yang menguasai lahan dimaksud (dalam keadaan kosong dan tanpa penguasaan/ pengelolaan) dan tanah tersebut dinyatakan tidak tumpang tindih dengan tanah-tanah yang telah bersertifikat yang telah terdaftar di Badan Pertahanan Nasional Provinsi Katim/Kantor Pertahanan Kota Samarinda,” seperti tertera dalam berkas putusan MA

Kuasa hukum Pemkot memberikan jawaban adanya keanehan dari gugatan Aan Sinanta.

“Pihak Penggugat menyatakan baru mengetahui kalau di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2936 dan 2402 telah berdiri Bangunan Sekolah SMU Negeri I Samarinda milik Pihak Tergugat I (Pemkot Samarinda-red) pada Tahun 2012. Namun Gugatan terkait permasalahan penyerobotan lahan tersebut anehnya baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini (tahun 2017), setelah berlalunya waktu 5 tahun yang tentunya tidak sebentar,” bunyi jawaban tim kuasa hukum Pemkot.

“Yang lebih aneh lagi ialah jika memang benar Pihak Penggugat adalah pemilik tanah yang ditunjuknya sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara ini beradarkan Sertifikat Hak Milik No. 2936 dan 2402 yang telah dibelinya pada Tahun 1994, lalu mengapa yang bersangkutan hanya diam saja manakala Pihak Tergugat I memulai pekerjaan Pembangunan Bangunan Sekolah SMU Negeri 1 Samarinda sejak Tahun 2007 dan baru mempermasalahkan tentang pendirian Bangunan Sekolah SMU Negeri 1 Samarinda di atas Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini setelah Bangunan Sekolah Sekolah SMU Negeri 1 Samarinda itu telah dibangun dengan sempurna oleh Pihak Tergugat I dan aktivitas sekolah telah berjalan 5 tahun,” kata tim kuasa hukum Pemkot dikutip dari berkas putusan MA.

AWAL MUNCULNYA GUGATAN

Kasus lahan yang kini di atasnya berdiri gedung SMA Negeri 1 dan sebagian komplek perumahan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jalan Kadrie Oening, Air Hitam, Samarinda Ulu, awalnya diluncurkan Aan Sinanta yang tercantum beralamat di Jalan S Parman, Komplek Lembuswana Nomor 7, Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda Ulu.

Pengusaha Samarinda itu menggugat melalui tim pengacara dari Justitia Agung Law Firm Jakarta. Tim pengacara itu, mendapat surat kuasa khusus dari Aan Sinanta pada 5 Juni 2017. Masing-masing adalah Andi Agus Ismawan, S.H., M.H.,Hosland B. Hutapea, S.H., Christien Agung, S.H., M.H.,Alfi Noormansyah, S.H., dan Yoppy Firman Rizki, S.H.,M.H.

Sejak dari persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, Aan Sinanta yang mengajukan gugatan memenangkan perkara perdata tersebut. Tiga tergugat yang menjadi lawannya itu adalah Wali Kota Samarinda era Syaharie Jaang, Camat Samarinda Ulu dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Samarinda.

Aan Sinanta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda pada 4 September 2017 silam. Dalam gugatan itu Aan mengklaim sebagai pemilik yang sah tanah dalam 2 Sertifikat Hak Milik (SHM), yakni pertama; seluas 18.288 Meter persegi, bernomor SHM No.2396 Kelurahan Air Putih dengan Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal 12 Oktober 1994, No. 1755/1992.

Sertifikat kedua seluas 11.040 meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2402/Kelurahan Air Putih, dan Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal 12 Oktober 1994, No. 1752/1992.

Dulu, sebelum dibangun komplek perumahan PWI Kaltim dan sekolah SMA Negeri 1, kawasan itu dikenal dengan nama Jalan Pandan Harum, yang kemudian sekarang dikenal dengan Jalan Kadrie Oening. Setelah pemekaran wilayah tahun 2006, yang semula masuk Kelurahan Air Putih sekarang menjadi Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda.

Menurut Aan Sinanta dalam surat gugatannya, tanah tersebut diperolehnya dari jual – beli dengan pemilik yang sebelumnya, yakni ibu Rusdiana. Jual beli itu ada buktinya berdasarkan Akta Jual Beli No. 367/SMDA.ULU/XII/1994 tanggal 13 Desember 1994 dan Akta Jual Beli No. 368/SMDA.ULU/XII/1994 tanggal 13 Desember 1994.

“Kedua akta tersebut dibuat dihadapan Maruli Sitanggang, S.H., Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Kota Samarinda yang mana kemudian peralihan hak tersebut telah dicatat pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda,” kata Aan Sinanta dalam surat gugatannya.

Pada tahun 2012, Aan Sinanta yang beralamat di kota ini datang melihat ke lokasi dan ternyata di atas tanah yang diklaim sebagai miliknya sudah berdiri bangunan sekolah SMU Negeri 1 Samarinda.

Menurut Aan pendirian sekolah itu tanpa sepengetahuan, seizin dan kuasa dari Penggugat. “Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut tahun 1994 hingga sekarang Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan hak atas tanah tersebut ke pihak manapun,” isi surat gugatannya. #

Wartawan: Charle

No More Posts Available.

No more pages to load.