Aktifis Lingkungan Harusnya Terlibat di IKN

oleh -17 Dilihat
Foto ilustrasi.

Oleh: Dr. Sunarto Sastrowardojo, Direktur Rusa Foundation

KETIKA masih mengajar di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur ada tiga yang saya sampaikan ke mahasiswa. Pertama belajar di pasca sarjana lingkungan itu dalam rangka merapikan struktur nalar terhadap  persoalaan  lingkungan dan permasalahnnya.

Kedua mahasiswa harus punya empati  terhadap lingkungan yang bisa membentuk genetik sosial dan lingkungan. Dari empati inilah kemudian akan muncul  implementasi nalar yang diakibatkan oleh ketidaknyamanan lingkungan yang semrawut dan melakukan suatu.

Ketiga belajar ilmu lingkungan adalah  menegakkan nalar lingkungan. Bahwa populasi dunia itu pasti bertambah dan mengakibatkan perluasan, setidaknya,   permukiman, pabrik dan tempat wisata.

Jika kebutuhan hidup  mendasar manusia bertambah, maka luasan bumi akan makin berkurang. Apalagi  jika konsep pembangunnya adalah manusia sentris. Semua dibangun bagi kepentingan manusia dan tidak memperhatian hak cacing, unggas, jasat renik dan perbaikan kondisi alami.

Tiga hal yang saya maksud itu sama persis seperti yang diungkapkan oleh Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Wahyu Perdana. Dia mengungkap juga tiga hal, seperti ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu mahasiswa terbaik saya di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Mulawarman itu pernah memprotes saya. Waktu itu dia bilang, kita ini mahasiswa lingkungan, tapi mengapa bapak “berkelahi” dengan aktifis lingkungan.

Waktu itu pula saya, tersinggung, tapi tidak marah. Ketersinggungan itu saya simpan dengan rapi. Satu saat saya sampaikan bukan di saat berada di kelas, tapi ketika ngopi bareng.

Sekolah Pasca Sarjana lingkungan Universitas Mulawarman bukan meningkatkan sumberdaya manusia agar lebih pandai memprotes, tapi agar lebih cerdas mengidentifikasi, menginfetarisir  potensi kerusakan lingkungan dan memberikan kontribusi metode bagaimana menyelesaikan persoalan lingkungan. Bahkan membantu siapapun, termasuk pengusaha yang usahanya berpotensi merusak ingkungan.

Pada suatu hari aktifis ramai ramai membentak saya. Berbarengan dengan harmoni nada yang sama, persis, juga, paduan suara kampus. Katanya pengusaha tidak menjalankan perbaikan lingkungan seperti pada dokumen Amdalnya. Yang salah pemerintah, karena kewenangan pengawasan lemah atau tidak dijalankan dengan baik.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis Ibukota Nusantara setidaknya terdapat tiga kemungkinan permasalahan. Ada kalimat jika dipaksakan menurut Walhi. Wahana Lingkungan Hidup, maksud saya harus menunjukkan ke publik, bahwa akfititasnya  ikut bertanggungjawab dalam pemulihan lingkungan pasca  konstruksi atau setidaknya ikut mengawasi dan mengawalnya dari dalam, bukan sekadar menyuarakan. Walhi tak mungkin tidak memiliki sumberdaua yang kompeten untuk ikut membanahi.

Ancaman versi Walhi seperti dilansir CNN Indonesia Wahyu mengatakan, ancaman terhadap tata air salah satunya menyangkut sistem hidrologi. Dalam KLHS disebutkan sistem tersebut akan terganggu dan air tanah tidak memadai.

Dalam laporan Walhi bersama sejumlah LSM lingkungan lainnya juga disebutkan lokasi IKN adalah wilayah strategis dan pendukung kebutuhan sumber air bagi 5 wilayah sekaligus.

Lima wilayah tersebut adalah Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara wilayah pesisir khususnya Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa serta Kecamatan Loa Kulu dan Kota Samarinda khususnya di bagian selatan.

Paradigma dan sudut pandang kita tentang lingkungan ini yang harus disatukan dalam perspektif yang baik dan benar. Membangun memang merusak lingkungan, tapi saya yakin ada cara melibatkan LSM agar merasa bertanggungjawab bahwa komunitas LSM itu tinggal di bumi yang sama dan menikmati hasil pencemaran dan atau kerusakan alam. Bukan tinggal di planet lain.

Pemerintah tertutup, pengusaha berusaha sembunyi sementara LSM dibiarkan berburuk prasangka karena sikap pemerintah yang cenderung tertutup. Sudut pandang yang berbeda dari penyelenggara negara, LSM dan investor ini yang sebenarnya perlu dipadukan.

Fenomena ini juga yang menurut saya menyuburkan silang persepsi masyarakat dan menumbuhkan sikap skeptis. Masyarakat percaya atas aktifitas LSM yang idealis membela lingkungan.  Masyarakat cenderung  menganggap statemen pemerintah adalah normative, dagelan, katanya. Pengusaha menganggap LSM adalah penghambat, pengganggu mereka dalam mengerjakan proyek pemberdayaan masyarakat, membangun infrastruktur. Tugas IKN sesuai arahan presiden harus terbuka, tidak boleh mengorbankan rakyat. Apalagi lingkungan #

No More Posts Available.

No more pages to load.