Aktivis Kaltim Nilai SBY Lebih Tegas Ketimbang Jokowi

oleh -1.420 views

cicak-vs-buaya-2SAMARINDA, BERITAKALTIM.com– Sejumlah aktivis di Kalimantan Timur (Kaltim) menyayangkan ketidaktegasan Presiden Joko Widodo terkait persoalan yang membelit KPK dan Polri. Presiden ketujuh Ri tersebut dianggap kurang tegas, berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kami mendesak Jokowi secara tegas mengurai persoalan ini. Dua kali pidato politik, sama sekali tidak bermakna,” kata Carolus Tuah, Koordinator Pokja 30 dalam sebuah konferensi Pers di Cafe Pyramid, Jalan Dahlia Samarinda, Senin (26/1/2015).

Tuah yang didampingi sejumlah aktivis dari DPW Anshor Kaltim, Jaringan Gusdurian Kaltim, Walhi Kaltim dan beberapa organisasi lainnya mengaku, KPK sedang dalam titik nadir. Serangan yang gencar terhadap lembaga antirasuah ini memang ingin melemahkan KPK.

“Kepada siapa kita bisa berharap pemberantasan korupsi selain kepada KPK. Dalam konsideran UU KPK itu termuat jelas jika KPK berdiri karena kejaksaan dan kepolisian itu lumpuh,” katanya.

Melihat respon Jokowi yang tak tegas, sangat disesalkan oleh para aktivis asal Kaltim ini. Padahal, kisruh KPK dengan Polri ini bukan yang pertama.

“SBY jauh lebih tegas menghadapi persoalan yang nyaris sama seperti ini. Dulu SBY kita hina, ternyata lebih tegas untuk soal ini,” kata Tuah.

Mereka juga menyesalkan sikap Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang mengeluarkan pernyataan memancing amarah publik. Padahal, kedatangan massa di gedung KPK atas inisiatif sendiri, tanpa dibayar.

“Yang kita sesalkan adalah komentar dungu dari Tedjo. Bilang rakyat gak jelas. Padahal yang dulu dukung Jokowi, berkumpul tanpa dibayar. Berkumpul di KPK juga gak dibayar. Justru dia (Tedjo) memperburuk keadaan,” kata Ketua DPW GP Anshor Kaltim, Fajri Alfaroby.

Dengan tegas, kata Fajri, pihaknya meminta Jokowi untuk memecat Tedjo. Karena pernyataan Tedjo mencerminkan pemerintahan Jokowi yang tidak pro rakyat. Selain Tedjo, Fajri juga meminta Jokowi memberhentikan dengan tidak hormat Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso yang terlihat sangat partisan.

“Selain itu, Jokowi harus menindak Komjen Pol Budi Gunawan yang mempolitisir kasusnya, sehingga menyebabkan kekisruhan antara dua lembaga negara ini,” pungkasnya. #aw