Sidak Poros Perbatasan, DPRD: Banyak Kendala

Nunukan, BERITAKALTIM.COM – Baru diresmikan 16 Pebruari 2016, ternyata respon dari TKI minim. Lantaran itu jajaran DPRD Nunukan menggelar sidak ke kantor BP3TKI. Para legislator ingin tahu terkait pelaksanaan Program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan.

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Danni Iskandar tiba di kantor BP3TKI pukul 10:30 Wita. Mereka ditemui Kepala Kantor BP3TKI Ady Sujarwo.

“Kedatangan kami adalah untuk melihat langsung pelaksanaan poros perbatasan karena kami menerima laporan dari masyarakat sejauh ini belum ada percetakan passport,” ujar Danni Iskandar, beberapa waktu lalu (31/03/2016).

Edy Sujarwo yang menerima rombongan mengakui adanya kesulitan pelaksanaan poros perbatasan di beberapa hal terutama soal status kependudukan TKI. Namun demikian Edy Sujarwo mengaku sejak sebulan lebih program yang diresmikan langsung Puan Maharani tersebut telah menerbitkan 12 pasport.

“Sejak diresmikan oleh Menko PMK kami telah mencetak 12 pasport. Pada awalnya kami memang mengalami kesulitan terkait status TKI. Ada yang ditanya nama saja mereka tidak yakin. Belum lagi permasalahan penulisan nama yang beda seperti Edy ada yang pakai I ada yang pakai y, padahal ini orangnya sama,” terang Edy Sujarwo.

Pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga Rp800 juta untuk menangani 400 TKI pada 3 bulan pertama program poros perbatasan. Hingga Maret 2016, Program Poros Perbatasan telah memberikan pelayanan kepada 529 TKI yang dideportasi pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, namun sebanyak 261 TKI dipastikan memasuki Malaysia secara illegal.

“Sebanyak 60 persen KI yang dideportasi memasuki Negara Malaysia secara illegal,” ujar Edy Sujarwo.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Niko Hartono mengaku program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan yang diresmikan oleh Menko PMK Puan Maharani memiliki banyak masalah infrastruktur dan koordinasi.

Dia mengatakan, program yang bertujuan mengurangi jumlah TKI illegal ke Malaysia tersebut dipastikan sepi peminat dikarenakan pengurusan dokumen yanag lama serta biaya yang mahal dalam pengurusan dokumen.

“Kenyataan di lapangan sudah satu bulan kinerja dari Sentra poros perbatasan tidak kelihatan sama sekali. Sebulan lebih baru 12 dokumen yang diterbitkan,” ujarnya.

Anggota DPRD Nunukan juga menanyakan program pengurusan dokumen TKI yang disebutkan oleh Ketua BNP2TKI Nusron Wahid sebagai program gratis. Kenyataannya,TKI yang mengurus dokumen di program poros perbatasan harus mengeluarkan biaya hingga Rp1.300.000.

Janji pengurusan dokumen hanya 5 hari juga menjadi sorotan. Anggota DPRD Nunukan Ruman Tumbo mengatakan, tingginya biaya pembuatan dokumen di program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan dipastikan akan membuat program nasional tersebut akan gagal. #adver/dhim