Alasan Rusman Yaqub Perubahan Tatib DPRD Kaltim belum Bisa Disahkan

BERITAKALTIM.CO- Rapat Paripurna ke-51 digelar di Gedung D, Lantai 6, Rabu (23/11/2022). Salah satu agendanya penyampaian hasil kerja Pansus Perubahan Peraturan DPRD Kaltom nomor 1 tahun 2020 tentang Tatib, Kode Etik dan Tata Beracara. Namun menurut Ketua Tim Pansus Rusman Ya’qub pada moment rapat paripurna ke-51 belum bisa disahkan karena masih menunggu Kemendagri melakukan singkronisasi.

Menurut Rusman Ya’qub, Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Peraturan DPRD Kaltom nomor 1 tahun 2020 tentang Tatib, Kode Etik dan Tata Beracara merupakan Peraturan DPRD yang dapat dijadikan jaminan kepastian hukum bagi Anggota DRPD dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsi.

“Peraturan DPRD tersebut merupakan rambu-rambu yang wajib ditaati oleh Anggota DPRD, dimana tatib merupakan peraturan yang mengisi muatan materi yang mengatur tugas-tugas Anggota DPRD, serta kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas DPRD,” terang Rusman

Sedangkan yang dimaksud dengan tata beracara, kata dia, adalah sebagai bentuk hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan hukum materiil, yakni tatib dan kode etik DPRD.

“Perubahan Tatib DPRD Kaltim dilaksanakan dalam rangka mengakomodir kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, serta adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan adanya pertemuan hybrid yang menggabungkan pertemuan langsung dan pertemuan secara daring,” jelas Politikus PPP ini.

Untuk kode etik dan tata beracara, lanjut Rusman, merupakan Peraturan DPRD yang perlu disesuaikan dengan perundangan diatasnya, sehingga Anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024 mempunyai landasan hukum yang jelas selama melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi.

“Sejak terbentuk, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka percepatan Pembahas Perubahan Peraturan DPRD,” sebut dia.

Diantaranya, rapat internal guna membahas rencana kerja, menyamakan persepsi, mengkaji dokumen, menindaklanjuti hasil masukan data dan informasi, serta hal-hal lain terkait Rancangan Perda.

“Termasuk konslutasi ke Direktorat FPHD Ditjen Otda Kementrian Dalam Negeri, dalam rangka memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan perda,” sebut Rusman.

Atas telah dilakukannya konsultasi dan fasilitasi draft Perubahan Peraturan DPRD Kaltim Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD dan Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara, maka Rancangan Peraturan DPRD tersebutlah yang akan disahkan.

“Namun seiring dengan urutan dan proses pengesahan sebuah Rancangan Peraturan DPRD yang memasuki tahap fasilitasi oleh Kemendagri, dimana hal tersebut sedang dilakukan, maka kami melaporkan bahwa dalam kesempatan ini, ke tiga Rancangan Peraturan belum dapat disahkan dan diundangkan, karena masih menunggu hasil fasilitiasi,” tandasnya. #ADV

PANSUS TATIBRusman Yaqub