Perjalanan Pansus RTRW DPRD Kaltim di Mata Sapto Setyo Pramono

BERITAKALTIM.CO- Wakil Ketua Pansus RTRW (Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah) DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, kembali menyuarakan perjalanan tim pansus yang dirasakan begitu kompleks karena menangani masalah-masalah yang serius dan penting bagi kelanjutan masa depan Kalimantan Timur.

Di satu sisi, RTRW yang diproyeksi untuk 20 tahun ke depan, memiliki kepentingan mengatur pemukiman penduduk dan pergerakannya, di sisi lain juga harus mempertimbangkan sumber-sumber ekonomi yang menopang keberlanjutan pembangunan bangsa serta konserbasi atas ekologi.

Belum lagi mengenai ditunjuknya Kaltim sebagai Ibukota Negara Nusantara (IKN), yang pada akhirnya berdampak pada banyak hal. Tidak hanya perubahan RTRW daerah, tetapi juga ekologi dan ekosistem di dalamnya.

Di bagian lain, tim Pansus RTRW juga harus siap menghadapi tudingan dan gunjingan para pihak yang merasa tidak terpuaskan atas lahirnya RTRW. Tuduhan itu antara lain menyebutkan tim pansus sudah disetel untuk kepentingan pemerintah pusat, sehingga kinerja Pansus tidak profesional.

“Persoalan seperti ini kita sampaikan ke Kementerian, intinya kami mendengarkan semua. Karena memang RTRW kita sangat kompleks, bahkan ada patut diduga ada kepentingan besar terhadap Kaltim. Sedang ekologi dan ekosistem harus dijaga,” ujarnya.

Menurut Sapto, berbagai kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak pihak di Kaltim terkait dengan perubahan RTRW sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Termasuk dengan resiko dampak yang akan ditimbulkan.

“Kekhawatiran dengan Kaltim disetting tak ambil bagian juga sudah kita sampaikan. Karena dampaknya memang akan besar. Contoh, saat hujan 1 sampai 2 jam Samarinda sudah banjir, makanya harus diperbanyak resapan dan hutan kota,” katanya.

Dia menyebut, area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaltim saja saat ini hanya tersisa 0,33 persen. Kondisi ini yang banyak dikhawatirkan masyarakat, khususnya penduduk yang bermukim di Kaltim. Karena dengan adanya IKN, RTH yang ada akan semakin tergerus, sehingga bisa berdampak pada bencana alam.

“Kaltim ini area RTH 0,33 persen. Kemudian 0,33 persen itu terbagi lagi, 20 persen area profit dan 10 persen area private. Nah kalau kita tidak kunci, maka ini akan membuat kita kecolongan,” ujar politisi dari partai Golkar ini.

Pansus, lanjut Sapto, telah mengajukan beberapa poin yang dinilai sangat krusial kepada Kementerian untuk tetap menjaga alam dan bumi Kaltim tetap aman dari bencana.

“Pansus berupaya menjaga agar tetap terjaganya alam Kaltim,” pungkasnya. #ADV

dprd kaltimPansus RTRW