BERITAKALTIM.CO- Kalangan DPRD Kalimantan Timur, yang tergabung dalam panitia khusus investigasi tambang batu bara, menemui titik buntu. Mereka belum bisa menghasilkan kesimpulan sebagai rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah maupun aparat hukum.
Setelah tiga bulan bergerilya ke perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan juga lokasi tambang, tim Pansus mengaku tidak cukup data untuk berbuat maksimal. Untuk itu, tim invrstigasi di bawah komando wakil Ketua Komisi 3 Syafruddin, mengajukan permohonan tambahan waktu selama tiga bulan.
“Ya, kami mengajukan permintaan ke pimpinan untuk menambah waktu kerja Pansus,” kata M Udin, anggota Pansus Investigasi Tambang DPRD Kaltim, kepada Wartawan.
Sejak pansus investigasi tambang dibentuk bulan November 2022 lalu, sejumlah masalah pertambangan sudah dipetakan. Di antaranya kasus pemalsuan IUP atau izin usaha pertambangan, yang terindikasi melibatkan oknum pejabat. Nama dan tandatangan Gubernur Kaltim ikut dicatut, namun anehnya kasus pidana itu terkesan mandeg penanganannya di kepolisian.
Masalah lain yang disorot Pansus adalah dana jaminan reklamasi areal tambang yang kian kabur, hingga masalah kewajiban CSR, corporate social responsibility.
Dari Gedung DPRD Kaltim Karang Paci/ Awang Fathur/BKTV/ melaporkan. #
Berita ini sudah tayang dalam berita video di channel akun YouTube BKTV, official Beritakaltim.co.