BERITAKALTIM.CO- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdulloh Azwar Anas menyatakan di tahun 2024 mendatang pemerintah memastikan akan memindahkan sebanyak 16.990 Aparatur Sipil Negara, baik dari Kelembagaan dan TNI-Polri.
Menteri PAN RB Abdulloh Azwar Anas mengatakan, kementeriannya memang telah diminta untuk membuat skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara dan Kemenpan RB telah membuat sejumlah simulasi, dimana dari target semula 5 ribu ASN, 6 Ribu ASN, 15 Ribu ASN sampai taget 60 ribu ASN yang akan dipindahkan.
“Akhirnya diputuskan pada Tahun 2024, bahwa targetnya menjadi hanya sebanyak 16.990 ASN, dimana 12.714 untuk ASN dari 35 Kementerian lembaga dan 5.716 dari TNI Polri,” ujar Menpan RB saat menghadiri kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel, Jumat (24/2/2023).
Terkait tempatnya pun sudah diputuskan dalam rapat kabinet, jika kekurangan anggarannya sudah disiapkan pemerintah. Sehingga tower-tower yang akan menjadi rumah dinas bagi ASN hampir tidak ada masalah, sehingga sekarang tinggal disimulasikan.
“Dan kita sudah membahas simulasi untuk berbagai ASN dari mana saja yang akan pindah ke IKN. Ini tentunya akan menjadi tawaran menaik bagi ASN yang memang menginginkan di lingkungan yang sehat, karena kantor saling berbagi pakai, sistem digitalisasi,” ungkapnya.
Menpan RB menyampaikan beberapa hal terutama terkait dengan penyederhanaan birokrasi, yang menjadi target agar kedepan lebih lincah, yaitu tidak adanya lagi struktur eselon empat ke bawah. Ini adalah bagian yang meski diberesin beberapa regulasinya.
“Untuk klasifikasi jabatan pelaksana itu masih 3.414. Supaya lebih lincah, kami potong menjadi tiga klasifikasi jabatan pelaksana,” ucapnya.
Bahkan masih banyak teman-teman sibuk jabatan fungsional mengurus angka kredit, sehingga terkadang pekerjaannya tidak fokus, terutama guru dan yang ada di lapangan.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan terkait dengan target RB. Karena presiden berharap birokrasi bisa berdampak, tidak kesulitan dalam urusan administrasi.
“Inilah dampaknya. Sudah kita pangkas cara mengurus nilai RB, kalau nilai RB-nya mau naik mudah, target RB tematiknya dipenuhi misalnya kemiskinan turun dan investasinya naik berarti RB-nya akan naik,” jelasnya. #
Reporter: Thina | Editor: Wong