Anggaran Proyek Turap Rp22,2 M Dialihkan Mengerjakan Jembatan di Berau

oleh -348 views
Proyek turap gagal dikerjakan, anggarannya dalihkan menjadi proyek jembatan.

BERITAKALTIM.CO- Ini terjadi di Kabupaten Berau. Sebuah pekerjaan proyek senilai Rp22,2 miliar yang dianggarkan tahun 2019, sampai tahun 2021 belum dikerjakan. Usut punya usut, anggaran proyek yang semestinya untuk lanjutan pembangunan turap sheet pile beton, dialihkan untuk mengerjakan proyek lain senilai Rp21,4 miliar.

Proses pengalihan anggaran proyek ini yang mengundang perhatian. Seorang aktivis organisasi bernama Harianto Rivai membuka masalah itu kepada Wartawan Beritakaltim di Samarinda.

“Apa boleh ya, anggaran proyek dialihkan seperti itu,” tanya Rivai kepada Beritakaltim, Selasa (8/6/2021).

Data yang diperolehnya menyebutkan, pekerjaan proyek turap itu diubah menjadi membangun jembatan. Perusahaan kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan tersebut adalah PT BL. Perusahaan ini mendapatkan pekerjaan dari proses tender.

Menurut Harianto Rivai, dia berusaha menanyakan adanya perubahan penggunaan anggaran itu kepada pihak yang berkompeten, yakni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau. Hingga akhirnya dia mendapat pengakuan yang membenarkan adanya perubahan pekerjaan fisik proyek, dari proyek turap ke proyek jembatan.

“Saya mendapat jawaban dari Pak Radite Hari Soeryo, pejabat pembuat komitmen dari dinas pekerjaan umum Berau,” ujar Harianto Rivai sambil menunjukkan jawaban yang diperolehnya melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam jawaban Radite menyebutkan, perubahan pekerjaan proyek itu punya dasar hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Pada bagian kelima diatur soal perubahan kontrak, yakni pada pasal 54.

Isi dari pasal itu adalah:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Dijawab juga mengenai kronologi mengapa proyek itu mengalami perubahan. Menurut Radite Hari Soeryo, seperti dikutip dari Haryanto Rivai, semua perubahan telah melewati mekanisme birokrasi dengan kronologi sebagai berikut.

a. Menindak lanjuti surat Penyedia jasa sehubungan dengan permohonan Kaji Ulang terhadap Desain Sheet Pile yang ada. Dikarenakan dari Hasil Uji Batimetri dan Hasil Uji Tanah lokasi dimaksud berada pada daerah Palungan (kondisi yang sama dengan daerah Bedungun), maka diadakan rapat dengan dengan Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Direksi PU, Tenaga Ahli dan Kontraktor. Dan didapat hasil :

– Desain yang ada memang harus segera dilakukan Kajian Teknis kembali karena : Data Perencanaan Awal sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dilapangan, hal ini karena data perencanaan awal tidak terdapat Data Uji Batimetri, serta penyesuaian terkini terkat umur perencanaan sudah 5 tahun sehingga pertimbangan desain yang ada tidak mengakomodasi kondisi riil lapangan saat ini;

b. Salah satu hasil dari Rapat PCM yang dilakukan oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor bahwa akan dilakukan Kajian Teknis sehubungan dengan Hasil Uji Tanah dan Uji Batimetri yang menyatakan bahwa lokasi pekerjaan berada pada daerah PALUNGAN (kondisi yang sama seperti daerah Bedungun), Penyedia Jasa karena dengan desain konstruksi yang ada dikhawatirkan akan mengalami Gagal Konstruksi sebagaimana kondisi Sheet Pile Bedungun dan akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tenaga Ahli Konstruksi untuk menentukan jenis konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan;

c. Hasil koordinasi dan konsultasi dengan Tenaga Ahli Konstruksi bahwa dari hasil Uji Tanah dan Uji Batimetri yang ada maka konstruksi Sheet Pile Beton kemungkinan besar akan mengakibatkan Gagal Konstruksi, maka dirumuskan untuk mencari desain alternative lain yang optimal dengan kondisi lapangan tersebut. Dan didapat Desain konstruksi yang digunakan adalah Pile Slab. Dengan pertimbangan :

– Konstruksi tersebut dapat berfungsi ganda antara lain dapat menahan struktur tanah dari pergeseran sekaligus memperkuat kondisi tanah yang dari hasil Uji Tanah bahwa tanah pada daerah tersebut sangat labil;

– Sekaligus mengakomodir permohonan masyarakat agar Siring Ulin yang ada tidak dibongkar, karena masyarakat masih Trauma dengan kondisi Bedungun yang pada saat siring yang ada dicabut terjadi Gagal Konstruksi;

d. Sesuai dengan aturan yang ada yaitu Perpres 16 tahun 2018 pasal 54 maka segera dilakukan Adendum Perubahan Kontrak baik secara teknis maupun spesifikasi pekerjaan menyesuaikan kondisi lapangan agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar dari Peraturan dan Perundang undangan yang ada. Sekaligus mencegah Kegagalan Konstruksi sesuai yang diamatkan dalam Undang Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017.

e. Dan telah dilakukan Audit terhadap pekerjaan dimaksud baik oleh Inspektorat Daerah maupun oleh BPK RI (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia) dan perubahan desain dimaksud dibenarkan selama telah dilakukan kajian teknis terhadap konstruksi dimaksud dan disertai data-data aktual baik berupa Data Uji Tanah dan Uji Batimetri dan dilakukan Adendum Perubahan Kontrak. Dan dari semua persyaratan yang diminta oleh Tim auditor tersebut telah dilaksanakan. #

Wartawan: charle