Bappeda Berkepentingan di Pilkada 9 Daerah, Ini Penjelasannya

oleh -1.467 views
Sukandar, Humas Bappeda Kaltim.

BERITAKALTIM.CO- Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 9 Desember 2020. Menurut jadwal KPU (Komisi Pemilihan Umum) masa pendaftaran bakal calon kontestan dibuka tanggal 4-6 September 2020, namun masih ada ‘ganjalan’ yang belum tuntas dipersiapkan, salah satunya adalah rancangan teknokratik pembangunan daerah, yang disiapkan masing-masing daerah dan diserahkan kepada KPU.

Hal tersebut dikemukakan Sukandar, Humas Bappeda Kaltim dalam perbincangan dengan beritakaltim di Kantor Bappeda Kaltim Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, pekan lalu. Bappeda Kaltim berkepentingan mengingatkan hal tersebut karena amanat Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

“Kita sudah rapat dengan masing-masing daerah. Kita evaluasi persiapan yang dilakukan KPU, bagaimana persiapan menjelang masa pendaftaran,” ujar Sukandar. Rapat dilaksanakan 25-26 Agustus 2020 secara virtual dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota se Kaltim.

Ada tiga hal yang dikontrol, pertama soal anggaran KPU apakah diseluruh kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada sudah tersedia dari pemerintahan masing-masing. Kemudian kedua menyangkut protokol kesehatan di mana KPU memasukkan usulan baru menyangkut kewajiban protokol kesehatan dalam pandemi Covid-19 ini. Dan yang ketiga menyangkut teknokratik pembangunan daerah.

“Dari tiga isu itu, soal anggaran dan protokol kesehatan oleh sembilan KPU penyelenggaran Pilkada sudah tuntas. Sudah oke semua. Tapi soal teknokratik pembangunan daerah ternyata belum. Nah, Bappeda kaltim mendorong semua daerah untuk cepat menyiapkannya,” ujar Sukandar.

Rancangan teknokratik pembangunan daerah dibuat oleh kabupaten / kota dengan mengacu pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional dan provinsi. Isu-isu strategis dituangkan dalam dokumen itu yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten dan kota masing-masing.

Dari rancangan itu kemudian diserahkan kepada KPU untuk dibagikan kepada masing-masing calon kontestan Pilkada dalam menyusun Visi dan Misi. Sebab para kontestan adalah calon kepala daerah, di mana nanti setelah menjadi pemenang maka yang dipakai adalah RPJM Kabupaten/kota sesuai dengan visi dan misi kontestan yang menang.

“Jadi memang urut-urutannya begitu. Masing-masing daerah, biasanya Bappeda menggelar pertemuan untuk menyusun rancangan teknokratik ini. Setelah itu diserahkan ke Bupati atau Wali Kota untuk diserahkan ke KPU,” ujarnya.

Visi dan misi pemenang Pilkada nantinya juga dituangkan dalam Perkada (Peraturan Kepala Daerah) yang baru tentang perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan diserahkan kepada Gubernur Kaltim melalui Bappeda. #

Wartawan : Charle | Hardin

No More Posts Available.

No more pages to load.