Bappeda Kaltim Bahas Mekanisme Hasil Reses dengan DPRD

oleh -749 views
Foto bersama Kepala Bappeda HM Aswin dan staf bersama anggota DPRD Kaltim Komisi III.

BERITAKALTIM.CO- Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kalimantan Timur HM Aswin mengadakan pertemuan dengan Komisi III DPRD Kaltim. Pertemuan dengan agenda protokol Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas banyak persoalan terkait rencana penyusunan Rancangan APBD Kaltim tahun 2021.

Kepala Bappeda Kaltim ditemani oleh staf menjelaskan mengenai rencana penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021. Apa saja yang menjadi prioritas pembangunan Kalimantan Timur dengan bersandar pada Visi dan Misi Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Sinkronisasi itu dipertegas juga oleh anggota Komisi III Mimi Meriami Pane. Menurutnya, setidaknya ada dua isu menjadi sorotan dari pertemuan antara Komisi III dengan jajaran Bappeda Kaltim. Sorotan pertama menyangkut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang menjadi prioritas kinerja Gubernur Kaltim Isran Noor dan kedua menyangkut penyerapan aspirasi anggota DPRD ketika melakukan reses.

Tentang RPJMD semua sepaham agar rencana-rencana gubernur pada masa periode kepemimpinannya dipastikan berjalan. Sebab dari visi dan misi itu akan terlihat tolok ukur kinerja selama lima tahun masa pemerintahan Gubernur Isran Noor dengan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Menurut anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami Pane, DPRD dan Bappeda sepakat tidak ada tema atau agenda lain dalam menjalankan roda pembangunan di Kaltim.

Menyangkut pernyerapan aspirasi anggota DPRD Kaltim, juga dibicarakan. Menurut Mimi, selama ini anggota DPRD Kaltim diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan reses atau penyerapan aspirasi dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Agenda reses sudah diformat sedemikian rupa, yaitu menampung apa yang menjadi kebutuhan konstituen di daerahnya.

“Kebutuhan itu kemudian dibawa anggota DPRD untuk diakomodir oleh pemerintah. Nah, itu yang kita bicarakan dengan Bappeda. Jangan sampai aspirasi konstituen kita tidak diakomodir. Kita sudah turun ke lapangan, menjanjikan dengan masyarakat untuk diperjuangkan. Kalau tidak masuk rencana pemerintah kan jadi gak baik,” ujar Mimi yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Balikpapan.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin mengatakan, pertemuan dengan DPRD Kaltim baru tahap awal untuk persiapan penyusunan APBD Kaltim tahun 2021. Sejumlah isu terkait perencanaan pembangunan dibicarakan. Termasuk tentang mekanisme penyusunan hasil reses anggota DPRD setelah menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam penyusunan rencana pembangunan sudah ada mekanisme usulan. Seperti masuk dalam Musrenbang berjenjang dari desa/kecamatan terus kabupaten/kota dan provinsi sampai ke tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Kaltim mengakomodir usulan-usulan hasil reses itu, namun waktunya menyesuaikan dengan hasil Musrenbang.

“Iya tadi juga dibicarakan mengenai hasil reses anggota DPRD. Jadi kita samakan persepsi dulu bagaimana bentuk usulan dan bagaimana mekanismenya. Persamaan persepsi ini penting sekali agar tidak kesalahpahaman dalam perencanaan pembangunan,” ucap Aswin kepada Wartawan di DPRD Kaltim. #

Wartawan: Hardin | Charle

No More Posts Available.

No more pages to load.