Bidang Perkim Dinas PUPR Kaltim Koordinasi SPM Perumahan 10 Kabupaten/Kota

oleh -188 views
Kabid Perkim Dinas PUPR, Ucok Harahap menyerahkan cinderamata.

BERITAKALTIM.CO- Dinas PUPR Kaltim Bidang Perumahan dan Pemukiman (Perkim) menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan 10 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2020 di Ruang Kartanegara Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Kamis (12/11/2020).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dinas PUPR 10 Kabupaten/Kota Se-Kaltim. Dengan menghadirkan pemateri Nitta Rosalin, Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Leviana Okvianty, Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Perkim Kementerian PUPR. Nursal, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II serta Fajar Shahfuza Akbar perwakilan dari CV Andeskarya Berdikari.

Kepala Bidang Perkim Dinas PUPR Kaltim, Ucok Harahap memaparkan, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014, ada 6 urusan wajib pelayanan dasar kebutuhan masyarakat yang salah satunya adalah perumahan dan permukiman. Untuk melayani hal tersebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan membuat Standar Pelayanan Minimal. Melalui Kegiatan ini pihaknya mencoba memulai membuat standar tersebut sesuai Permendagri No. 100 Tahun 2018.

“Setelah turunnya Permendagri No 100 kami mencoba untuk menggarap SPM dan berkoordinasi dengan Depdagri serta kami merekrut konsultan. Saat ini sudah menjadi produk/regulasi akhir daripada yang kita buat. Kalau memang nanti Kabupaten/Kota sudah bisa selaras mengikuti SPM tadi, maka kita akan bakukan,” bebernya.

Lebih lanjut, kegiatan rakor ini diselenggarakan dalam rangka mengetahui sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan yang telah diterapkan di 10 Kabupaten/Kota. Pihaknya akan melakukan evaluasi terkait SPM ini guna memperkecil tingkat kesalahan dan menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal Perumahan tersebut.

“Banyak perwakilan daerah yang hadir tadi menyatakan ini merupakan hal baru. Namun walaupun ada regulasinya maka tetap memerlukan bimbingan dalam menterjemahkan regulasi itu,” urainya.

Terakhir, harapannya melalui kegiatan ini ke depan bisa menyatukan persepsi di 10 Kabupaten/Kota tentang seperti apa SPM perumahan yang baik. Maka diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penerapan dan pelaksanaan SPM perumahan rakyat sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Misalnya ada terjadi satu bencana di Kabupaten/Kota, pernyataan bencana ini sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Maka urusan relokasi perumahan masyarakat yang terkena bencana tersebut bisa diberlakukan SPM ini, bisa kita biayai, bisa kita programkan. Tapi yang jadi pertanyaan kan andai kata kita mengalokasikan anggaran relokasi perumahan akibat bencana, padahal bencananya belum tentu terjadi kan bisa saja terjadi silpa,” tutupnya. #

Wartawan : Ahmadi